"Kami berupaya mewujudkan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi dengan pembinaan tata kelola ASN melalui sistem merit," ujar Bupati Banjar Saidi Mansyur saat dikonfirmasi di Martapura, Kamis.
Saidi menyatakan Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada 31 Oktober 2023 mencakup penguatan sistem merit, penataan kebutuhan PNS dan PPPK serta digitalisasi manajemen ASN untuk efisiensi.
Sesuai UU tersebut, Saidi menuturkan sistem merit merupakan penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai prinsip meritrokrasi yang membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi ASN di Indonesia.
"Kami berharap peserta mendapat informasi lengkap terkait sistem merit serta memberikan gambaran kedepannya bagaimana penerapan manajemen ASN demi terwujudnya ASN yang profesional," ungkapnya.
Sementara itu, Komisioner Jabatan Pimpinan Tinggi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Rudiarto Sumarwono menerangkan UU Nomor 20 Tahun 2023 sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sudah tidak sesuai kondisi saat ini.
"Tujuan utamanya adalah pelayanan publik menjadi lebih baik sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera dan perkembangan penyelenggaraan fungsi ASN dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat," sebut dia.
Dikatakan Rudiarto, tujuh agenda transformasi pada UU ASN yang baru meliputi transformasi rekrutmen dan jabatan, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi.
Kemudian, penetapan tenaga non aparatur sipil negara, reformasi terkait pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN serta penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Baca juga: Gubernur Sumbar ajak ASN sosialisasi Pemilu 2024 agar partisipasi naik
Baca juga: Kemendagri tekankan netralitas ASN demi jaga kondusifitas Pemilu 2024
Baca juga: KASN: Asas netralitas jadi kunci RI menuju birokrasi kelas dunia
Pewarta: Taufik Ridwan/Yose Rizal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
