jangan berbicara yang mengarahkan dukungan
Jakarta (ANTARA) - Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mewanti-wanti seluruh anggota yang bertugas menjaga keamanan di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 di daerah itu untuk bersikap netral dan jangan sampai memihak siapa pun.

"Hindari tempat yang sekiranya adalah bagian dari unsur tim pemenangan salah satu paslon (pasangan calon) dan jangan berbicara yang mengarahkan dukungan atau menjatuhkan elektabilitas salah satu paslon atau partai politik," kata Kombes Pol Ade di Jakarta, Selasa.

Ia meminta kepada anggotanya yang berjaga di TPS agar tetap menjaga netralitas aparat pada Pemilu 2024, karena tugas utama hanyalah menjaga keamanan pada sebelum, sesudah dan saat pencoblosan.

Menurut dia, jumlah personel gabungan yang menjaga keamanan TPS di Jaksel, berjumlah sebanyak 631 personel, baik dari unsur TNI dan Polri.

Baca juga: Kogartap I/Jakarta tegaskan TNI jaga netralitas di Pemilu 2024

Pada apel pergeseran pasukan Kapolres Metro, mengingatkan kesiapan anggota dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Tentunya personel yang melaksanakan pengamanan sudah mengetahui tugasnya di obyek TPS masing masing," katanya. 

Ia juga mengingatkan kepada petugas yang berjaga di TPS agar tidak pernah terlena saat bertugas di lapangan, semua harus fokus dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

"Sehingga kehadiran kita di setiap lokasi terlihat oleh masyarakat dan dapat mengamankan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesai dalam kondisi yang kondusif," katanya.

Baca juga: Pemprov DKI perkuat netralitas ASN pada Pemilu 2024

Ia menambahkan anggota perlu mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sebelum, pada saat, dan setelah penghitungan suara dilakukan.

Jika ditemukan gangguan, lanjut Kombes Ade, maka segera laporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan jika terjadi peningkatan ekskalasi di lapangan dan jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan.

"Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi dengan TNI, 'stakeholder' (pemangku kepentingan) terkait serta elemen masyarakat. Ini sangat diperlukan," kata Ade.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024