tugas kita bukan lagi administrator lagi tetapi kita adalah pelayanSorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad meminta kepada tiga pimpinan daerah di Kabupaten Maybrat Tambrauw dan Sorong Selatan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan kepatuhan standar pelayanan publik yang baik dan maksimal.
"Segera melakukan konsolidasi internal supaya bagian-bagian mana yang butuh perhatian dan perbaikan, tentunya Ombusdman siap untuk melakukan pendampingan demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat," katanya usai mengikuti penyerahan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombusdman RI perwakilan Papua Barat di Sorong, Jumat.
Berdasar pada hasil penilaian Ombusdman RI perwakilan Papua Barat terhadap kepatuhan standar pelayanan publik di enam kabupaten dan kota di provinsi ke-38 itu, terdapat tiga kabupaten yang masuk kategori merah dan kuning, yakni Kabupaten Maybrat dan Tambrauw masuk kategori merah dengan perolehan nilai 32,23 dan 52,98. Sementara Kabupaten Sorong Selatan mendapat kategori kuning dengan perolehan nilai 57,97.
Kemudian tiga daerah yang berhasil masuk zona hijau kategori B opini kualitas tinggi yakni Kabupaten Raja Ampat dengan perolehan nilai 84,00, Pemerintah Kota Sorong dengan nilai 83,18 dan Kabupaten Sorong dengan nilai 81,68.
"Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ada di Papua Barat Daya oleh masing-masing pimpinan daerah," tegasnya.
Baca juga: Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua
Baca juga: Ombudsman RI upayakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua
Paradigma pemerintah saat ini, kata dia, sudah berubah dari administrator pemerintahan dan administrator pembangunan kepada penerapan fungsi pelayanan yakni melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat.
"Jadi kita sudah berubah dan tugas kita bukan lagi administrator lagi tetapi kita adalah pelayan yang siap memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Dia menghimbau kepada seluruh kepala daerah di enam kabupaten dan kota ditambah seluruh perangkat pimpinan OPD di Pemprov Papua Barat Daya untuk mulai mengubah paradigma yang lama ke pelayanan terhadap masyarakat.
"Mari mengubah paradigma kita dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya bagaimana kota memberdayakan masyarakat kita supaya sejahtera," katanya.
Selain itu, dia pun berharap supaya pelayanan publik sudah harus berubah dari manual ke sistem digital guna memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Jadi saya minta supaya penerapan digitalisasi di dalam pelayanan itu tolong diperhatikan, kita tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi, justru dengan itu sangat membantu kita untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab," ungkapnya.
Baca juga: Menteri Anas resmikan MPP pertama di Papua demi perkuat pelayanan
Baca juga: Akademisi dorong Kemendagri awasi pelayanan publik di Papua
Baca juga: Tiga kabupaten di PBD masuk kategori pelayanan publik tertinggi
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
