"Bibit ikan ini dilepas pada beberapa aliran sungai sebagai ikan larangan yang dikelola oleh kelompok masyarakat setempat. Ini juga sebagai langkah meningkatkan ketahanan pangan," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda di Padang, Selasa.
Ia mengatakan sebagian besar bantuan bibit ikan itu adalah jenis ikan garing karena memiliki potensi untuk ekspor ke Malaysia dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.
"Saat panen, kelompok masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Kelompok masyarakat biasanya juga menyerahkan sebagian hasil panen untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan seperti untuk pembangunan masjid," katanya.
Ia menyebut ikan garing atau Tor tabroides juga membutuhkan air yang jernih karena itu kelompok masyarakat yang dibantu, mau tidak mau harus menjaga kebersihan aliran sungai tempat ikan itu dilepaskan.
"Ini sekaligus bisa menjadi langkah untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama aliran sungai," katanya.
Aliran sungai yang bersih dengan ikan garing yang banyak juga berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat dari panen ikan, tetapi juga bisa mendapat penghasilan sampingan dari destinasi wisata.
Reti mengungkapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat pada 2024 itu bisa bertambah sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi.
"Pada dasarnya semakin banyak bantuan, tidak saja akan semakin menguntungkan bagi masyarakat, tetapi juga bagi daerah karena lingkungan terjaga serta pendapatan masyarakat meningkat," katanya.
Pada 2023, Pemprov Sumbar menurutnya memberikan bantuan sebanyak 300 ribu bibit ikan pada 30 kelompok. Rata-rata, satu paket bantuan itu sebanyak 10 ribu bibit ikan.
Baca juga: Lampung panen 800 ribu ton gabah kering di akhir Februari
Baca juga: Pemkot Bandung : Buruan Sae berperan perkuat ketahanan pangan
Baca juga: Sumut targetkan panen 1,88 juta ton jagung pada 2024
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
