Malaysia, menurut Mohamad, dalam pernyataan pers dikeluarkan di Putrajaya, Selasa, tetap berkomitmen berdasarkan kemampuan dan usahanya untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap konflik Palestina dan Israel di semua platform internasional.
Pendirian tegas Malaysia bahwa rakyat Palestina berhak atas negara merdeka dan berdaulat, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, katanya menegaskan.
Pada saat yang sama, ia mengatakan Malaysia terus berupaya memastikan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.
Ia mengatakan sebagai negara yang vokal memperjuangkan isu Palestina, kehadiran Malaysia di Sesi Dengar Pendapat Publik guna mendapatkan Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dampak hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik Israel terhadap Palestina pada 22 Februari 2024 waktu setempat di Den Haag, Belanda, penting untuk bergandengan tangan dengan negara-negara lain yang berpikiran sama dalam membela isu kemanusiaan universal.
Partisipasi dalam prosedur Advisory Opinion melambangkan upaya bersama Malaysia di berbagai platform internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan Majelis Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung Palestina dan membawa Israel ke pengadilan.
Hal itu, menurut dia, sejalan dengan kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang selalu vokal membela hak-hak rakyat Palestina di berbagai platform internasional.
Anwar, ujar dia, selalu menekankan tanggung jawab moral masyarakat internasional untuk menangani kekejaman yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, terutama perempuan dan anak-anak.
Baca juga: Menlu Malaysia pimpin delegasi ke sesi dengar pendapat publik ICJ
Baca juga: Menlu Palestina desak PBB akhiri pendudukan ilegal oleh Israel
Baca juga: Palestina desak Mahkamah Internasional hentikan pendudukan Israel
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
