"Untuk mewujudkan hal tersebut, kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik, dan kami memberikan penghargaan kepada setiap pelayanan publik yang berprestasi," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, di Pontianak, Rabu.
Baca juga: Wagub Kalbar dorong keterbukaan informasi publik lembaga pemerintahan
Bari mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mendapatkan penghargaan atas pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Pemprov Kalbar berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit kerja di lingkungan Pemprov Kalbar serta di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat," katanya.
Menurut Bari, pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan berkualitas adalah manifestasi nyata dari kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Kalbar siapkan tenaga kerja mampu bersaing di tingkat internasional
"Dari hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menempati peringkat tujuh nasional dengan indeks pelayanan publik sebesar 4,32, kategori sangat baik," tuturnya.
Dia juga menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar telah menyiapkan berbagai transformasi pelayanan publik, termasuk pelayanan digital yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan, dan pembentukan Mal Pelayanan Publik di 8 kabupaten/kota.
Baca juga: Pemprov Kalbar arahkan RPJPD perhatikan isu nasional dan global
"Semoga komitmen kami ini dapat mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas di Kalimantan Barat," katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
