Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Padang, Jumat, menyebut lima kementerian yang diundang itu yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan di Mentawai yang masih berstatus daerah tertinggal sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak," katanya.
Menurut Mahyeldi, ada dua hal yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut. Pertama terkait dengan upaya percepatan pembangunan bidang ekonomi dan yang kedua terkait dengan pembangunan SDM.
Ia mengatakan dua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur sehingga akan sulit jika hanya ditangani oleh pemerintah daerah.
“Permasalahan Mentawai itu cukup kompleks, sehingga perlu penyelesaian dengan skala kewenangan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi nanti kita juga mengundang pihak kementerian,” katanya.
Baca juga: PPN: Perlu konsistensi multisektor majukan Kepulauan Mentawai
Baca juga: Ditjen Perhubungan Laut segera tetapkan alur pelayaran di Mentawai
"Kita berharap lima kementerian yang diundang bersedia untuk mengutus perwakilannya," ujarnya menambahkan.
Selain pihak kementerian, Pemprov Sumbar juga mengundang sejumlah instansi vertikal di Sumbar. Diharapkan melalui rapat tersebut akan lahir solusi konkret untuk kemajuan Mentawai.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan untuk mengentaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status tertinggal membutuhkan peran aktif dari pemerintah pusat, karena permasalahannya cukup mendasar dan membutuhkan intervensi lintas kementerian.
“Permasalahan utama di Mentawai adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia (IPM), serta tingginya angka kemiskinan dan stunting. Disamping itu, berdasarkan Data Indeks Desa Membangun Sumatera Barat Tahun 2023, dari 43 desa di Mentawai, delapan di antaranya masih berstatus tertinggal, 21 desa kategori berkembang, 10 desa kategori maju dan tiga desa kategori mandiri. Sehingga penanganannya perlu intervensi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menyebut rapat koordinasi tersebut akan digelar di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai agar para peserta dapat merasakan secara langsung beratnya kondisi kehidupan masyarakat di daerah itu.
“Diprediksi total peserta rapat berjumlah 300 orang, rata-rata dari mereka adalah para pengambil kebijakan di instansinya masing-masing. Kita berharap, setelah merasakan langsung kondisi kehidupan di Mentawai nanti, akan ada solusi nyata dari para peserta rapat,” katanya.
Baca juga: Pemprov Sumbar salurkan logistik untuk lumbung sosial di Mentawai
Baca juga: Gubernur Sumbar promosikan potensi pariwisata Mentawai ke Australia
Baca juga: Presiden Joko Widodo resmikan bandara terluar di Mentawai
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
