"Dari awal kami menyadari lingkup pengawasan sangat luas, sedangkan jumlah auditor sangat terbatas. Oleh karena itu, kami menginisiasi pengawasan kolaboratif dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” ujar Faisal pada Focus Group Discussion (FGD) "Pengawasan Kolaboratif Itjen Kemenag 2024" di Banda Aceh, Ahad (25/2) malam.
Menurut dia, pengawasan program pemerintah membutuhkan sinergi dengan berbagai kalangan karena Kemenag memiliki satker terbanyak di Indonesia sehingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi keniscayaan.
Faisal mengungkapkan jumlah satker yang harus diawasi oleh Itjen Kemenag sebanyak 4.713 yang terdiri atas 11 eselon satu, 72 PTKN, 802 MAN, 1.499 MTsN, 1.709 MIN, 34 Kanwil Kemenag provinsi, 514 Kantor Kemenag kabupaten/kota, 14 balai diklat keagamaan, tiga balai litbang keagamaan, dan 10 UPT.
Baca juga: Itjen Kemenag telah bentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi
Selain itu, ada juga 5.963 KUA yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kemenag memiliki 236.008 aparatur sipil negara (ASN) dan jumlah layanan publik Kemenag mencapai lebih dari 250 jenis.
“Sedangkan, jumlah auditor di Itjen Kemenag sangat terbatas. Hanya 258 auditor yang tidak sepadan dengan tugas pengawasan yang diemban. Ruang lingkup Itjen sangat luas. Bukan hanya program, namun juga ada pengawasan hingga perilaku sehingga kami harus berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya media. Jika menggunakan pendekatan normatif tidak mungkin,” kata lelaki kelahiran Pidie, Aceh itu.
Faisal berharap dengan pengawasan kolaboratif, Itjen Kemenag dapat membangun kepercayaan publik. "Saya ingin membangun kepercayaan publik, bahwa Itjen bukan watchdog, namun problem solver yang membantu menyelesaikan masalah di Kemenag," katanya.
Baca juga: Itjen Kemenag luncurkan Fraud Control Plan perkuat pengawasan bantuan
Dia mengungkapkan berbagai terobosan yang telah dilakukannya untuk meraih kepercayaan publik, salah satunya menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini untuk memudahkan penelusuran transaksi yang mencurigakan dan berpotensi menimbulkan penyimpangan (fraud).
Selain itu, berbagai upaya membangun integritas di Kemenag juga berdampak positif pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemenag menjadi salah satu kementerian atau lembaga yang indeksnya mengalami kenaikan dari semula 74,16 menjadi 74,62. Kenaikan ini menunjukkan adanya perubahan positif.
“Artinya, apa yang kita lakukan sudah on the track. Saatnya menjaga konsistensi, ini bagian dari peran aktif teman-teman media. Persahabatan dengan media membawa pengaruh, termasuk pengawasan kolaboratif ini, kami sangat berharap masukan dari kalangan media untuk membuat sistem yang terbaik,” ujarnya.
Baca juga: Itjen: Penguatan SPI langkah strategis jaga akuntabilitas Kemenag
Selain Faisal, FGD yang dipandu oleh Kepala Biro Humas Data dan Informasi (HDI) Kemenag itu juga menghadirkan narasumber lain yakni Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo. Turut hadir dalam FGD ini Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NAD Azhari dan Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Mujiburrahman.
Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
