Jakarta (ANTARA) -
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk mengatasi tingginya backlog atau kekurangan pemenuhan kebutuhan perumahan.

Saat menerima kunjungan Himperra di Jakarta, Selasa, ia menyebutkan kekurangan pemenuhan kebutuhan perumahan terus bertambah setiap tahunnya. Pada 2023, angka backlog perumahan mencapai 12,7 juta rumah.

"Target nol backlog rumah pada usia Indonesia Emas 2045 harus dilandasi oleh strategi yang jitu dan perhitungan yang matang, serta didukung oleh seluruh pemangku kepentingan," ujar Bamsoet dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.​​​

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius

bamsoet menuturkan, pada 2020 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri mencapai 80,1 persen, yang kemudian meningkat menjadi 81,08 persen pada 2021, serta menjadi 83,99 persen di 2022.
 
Jika diasumsikan jumlah penduduk pada 2022 sebanyak 275,3 juta, maka dia mengungkapkan ada sekitar 44 juta penduduk yang belum memiliki rumah sendiri.
 
Bamsoet pun menjelaskan, laju pertumbuhan keluarga baru yang membutuhkan rumah mencapai sekitar 700 ribu hingga 800 ribu keluarga per tahun. Artinya, upaya pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya untuk memangkas backlog pada tahun sebelumnya, melainkan proyeksi kebutuhan perumahan pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang.
 
"Apalagi, pertumbuhan penduduk melaju menurut deret ukur dan diperkirakan mencapai 324 juta jiwa pada 2045," katanya menambahkan.
 
Menuju target nol backlog rumah pada 2045, dirinya berpendapat banyak aspek yang harus dipersiapkan, mulai dari pengadaan tanah, dukungan perbankan, ketersediaan material, dan lain-lain. Untuk mengejar target nol backlog rumah pada 2045, ia menuturkan pemerintah perlu membangun sekitar 1,3 juta unit rumah per tahun.
 
Bamsoet menyampaikan pada 2015, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.
 
Sejak dicanangkan pada 2015, kata dia, program itu baru betul-betul terealisasi pada 2018 dengan capaian 1,13 juta unit. Kemudian, meningkat pada tahun berikutnya dengan capaian 1,25 juta unit.
 
Di sisi lain pada 2035, ia mengungkapkan angka urbanisasi diperkirakan meningkat menjadi sekitar 66,6 persen, yang juga akan memberikan dampak terhadap kebutuhan tempat tinggal.
 
"Jika tidak dikelola dengan baik, backlog perumahan akan semakin meroket dan tentunya akan lebih sulit diatasi," tutur pria yang juga merupakan Dewan Pembina Himperra tersebut.
 
Adapun dalam kunjungan tersebut, pengurus Himperra yang hadir, antara lain Ketua Umum Ari Tri Piyono, Sekjen Andi Anzhar Cakra Wijaya, Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Aviv Mustaghfirin, Ketua Bidang Kemitraan Widodo Zumiarto, serta Ketua Bidang Kelembagaan Ester Yvonne.

Baca juga: Setjen MPR gandeng guru-guru PPKn perluas wawasan ketatanegaraan siswa
Baca juga: MPR RI dorong upaya pelestarian budaya demi perkuat eksistensi bangsa

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024