"Pada pertemuan dengan komisaris tinggi hak asasi manusia di Jenewa, menteri luar negeri Iran memaparkan pembentukan komisi untuk menetapkan fakta-fakta kejahatan rezim Israel di Jalur Gaza sebagai tanggung jawab Dewan Hak Asasi Manusia PBB," tulis pemerintah Iran di platform Telegram pada Selasa (27/2).
Amirabdollahian juga menekankan pentingnya mencegah PBB didiskreditkan karena situasi yang terjadi saat ini di wilayah kantong Palestina itu, lanjutnya.
Pada 7 Oktober 2023, gerakan Palestina Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dari Gaza dan melanggar perbatasan, menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 240 lainnya.
Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina dengan tujuan untuk melenyapkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.
Sedikitnya 29.700 orang telah terbunuh sejauh ini di Jalur Gaza, kata pemerintah setempat.
Pada 24 November, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.
Selain itu, lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan oleh Hamas di Gaza.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Menlu Iran peringatkan Israel konsekuensi buruk akibat serang Rafah
Baca juga: Iran: Israel dan AS tidak akan bisa basmi Hamas
Baca juga: Rusia dan Iran inginkan gencatan senjata di Gaza
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
