Kita saat ini memiliki modalitas yang cukup untuk menjadi anggota penuh OECD.Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menilai Indonesia telah mempunyai modal yang cukup untuk menjadi anggota resmi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Koordinator Substansi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral dan Lembaga Pembiayaan Internasional Kemenko Perekonomian Muhammad Hadianto mengklaim hal itu dapat dinilai dari peran Indonesia di dalam panggung global, performa ekonomi yang solid, serta struktur pemerintahan yang stabil.
“Kita saat ini memiliki modalitas yang cukup untuk menjadi anggota penuh OECD,” kata Hadianto dalam Diskusi Publik Indef yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Indef: Keanggotaan OECD pacu RI menuju negara berpendapatan tinggi
Dari segi peran Indonesia dalam konteks internasional, Hadianto menyoroti kesuksesan Presidensi G20 pada 2022.
Menurutnya, dalam penyelenggaraan forum tersebut Indonesia berhasil menunjukkan identitas sebagai negara yang mengedepankan dialog serta konsensus.
“Padahal kita ingat saat itu geopolitical tension sedang tinggi-tingginya antara Ukraina dan Rusia, di antara negara anggota G20 lain, tapi alhamdulillah puji Tuhan kita bisa menavigasi tantangan internal dan menjaga G20 tetap solid,” ujarnya.
Selain itu, keketuaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 juga menjadi bukti kesiapan Indonesia mengambil peran lebih dalam konstelasi global.
Baca juga: Mulai aksesi, Airlangga harapkan kelanjutan dukungan anggota OECD
Dalam paparannya, Hadianto menilai performa ekonomi Indonesia yang solid juga telah menjadi modalitas tersendiri untuk mampu menjadi anggota tetap OECD.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04 persen secara tahunan (yoy) dihitung dari kuartal IV 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tercatat mencapai 5,05 persen secara kumulatif (c-to-c) sepanjang 2023 sehingga menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.
Dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada di bawah China (5,20 persen), Filipina (5,57 persen), dan Uzbekistan (6 persen). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,05 persen sejajar dengan Vietnam yang juga mencatatkan angka yang sama.
Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle-income) dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) 4.580 dolar AS per kapita.
Hadianto memaparkan bahwa modalitas Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD juga tercermin dari keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Hal itu menandakan stabilitas politik dan berjalannya sistem check and balances.
Dengan menjadi anggota resmi OECD, kerja sama multilateral dengan negara-negara maju itu diharapkan mampu menunjang pembangunan Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
“Indonesia menyiapkan kawasan Asia Tengga ini yang nantinya bisa menjadi global economic powerhouse, terutama dengan closing atau narrowing the gap in sustainable development melalui structural reform dan pasar yang lebih terintegrasi,” tuturnya.
Baca juga: Menko Airlangga pamer kinerja ekonomi RI di depan para delegasi OECD
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara dengan proses persetujuan aksesi OECD paling cepat, yakni hanya tujuh bulan.
Proses aksesi OECD merupakan proses di mana 38 negara anggota meninjau secara mendalam calon negara kandidat dari berbagai aspek sebelum dapat diterima sebagai anggota resmi OECD.
Airlangga mengharapkan proses aksesi yang sudah dimulai saat ini hanya akan memakan waktu dua hingga tiga tahun saja. Sedangkan proses aksesi berbagai negara agar dapat menjadi anggota resmi OECD rata-rata membutuhkan waktu lima sampai tujuh tahun.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
