Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa gerakan pangan murah (GPM) turut mempunyai andil dalam menghadapi tantangan gejolak harga sejumlah pangan atau bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan GPM bertujuan memberikan solusi terhadap lonjakan harga bahan pokok yang sering terjadi menjelang Ramadhan serta menyediakan pasokan pangan bagi masyarakat.

“Jelang bulan Ramadhan tahun ini, Badan Pangan Nasional bersama para mitra kembali menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Nyoto.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat tersebut, ia mengatakan bahwa berbagai upaya dilakukan dalam mencegah inflasi yakni penyaluran beras SPHP termasuk gerakan pangan murah.

Menurutnya melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihaknya lainnya, maka bisa menjaga kestabilan harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang bulan suci Ramadhan dengan begitu dapat mengendalikan inflasi.

“Hingga Februari ini telah dilakukan GPM sebanyak 1.658 kegiatan yaitu 82 kegiatan di pusat, 472 kegiatan di 38 provinsi; dan 1.028 kegiatan di 514 kabupaten/kota, dan masih akan terus bertambah terutama menjelang Ramadhan,” ungkap Nyoto.

Selain GPM, upaya yang dilakukan Bapanas dalam mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bahan pokok yakni dengan mendorong percepatan penyaluran beras subsidi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke sejumlah ritel modern hingga kios-kios pasar tradisional.

Badan Pangan Nasional telah mendorong penyaluran beras SPHP di seluruh Indonesia dengan target minimal 1,2 juta ton di tahun 2024 serta penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) Komersial hingga 30 Maret dengan target 250 ribu ton.

“Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu agar penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebesar 200 ribu ton per bulan hingga Maret 2024,” ucap Nyoto.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir yang memimpin rapat koordinasi tersebut meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan Perum Bulog.

"Kepala daerah agar berkoordinasi dengan Bulog untuk penyaluran beras SPHP, hal tersebut untuk dapat menekan kenaikan harga beras,” tegas Tomsi.


Baca juga: Bulog Ponorogo intensifkan GPM untuk tekan lonjakan harga beras

Baca juga: Pemprov Jateng gelar 100 kali Gerakan Pangan Murah hingga Lebaran 2024


Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024