Jadi kita juga harus menyeimbangkan bukan hanya dari sisi upstream-nya atau (pelaku usaha) tambangJakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menyatakan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan harga nikel agar dapat menarik investasi di industri hilir baterai dan kendaraan listrik.
“Jadi kita juga harus menyeimbangkan bukan hanya dari sisi upstream-nya atau (pelaku usaha) tambang, tapi bagaimana juga kepentingan dari sisi hilir (pelaku manufaktur),” ujar Septian Hario Seto di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, kalau harga nikelnya terlalu tinggi, maka harga baterai sebagai produk jadi komoditas tersebut juga akan menjadi mahal.
Ia menuturkan bahwa hal tersebut akan turut berdampak pada tingginya harga kendaraan listrik sehingga tingkat penggunaannya menurun.
Selain itu, Septian mengatakan jika harga nikel tetap tinggi, maka para pelaku industri akan mencari alternatif bahan baku lain untuk pembuatan baterai kendaraan listrik, misalnya Lithium-Ferro-Phosphate atau LFP, sehingga mempengaruhi permintaan terhadap nikel di masa mendatang.
“Kalau kita teruskan harganya itu tetap tinggi, ya nanti (industri) hilirnya tidak akan tumbuh,” katanya.
Dia menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir, sehingga keseimbangan harga nikel sebagai bahan baku perlu dijaga.
Melalui upaya tersebut, Septian berharap bahwa pemerintah dapat memberikan kondisi yang menguntungkan baik bagi para pelaku sektor tambang, peleburan, industri manufaktur baterai, maupun industri manufaktur kendaraan.
“Akhirnya harga mobil EV (electric vehicle)-nya bisa lebih murah dan lebih terjangkau buat masyarakat. Jadi, industri dalam negeri kita juga bisa tumbuh dengan kompetitif,” katanya.
Baca juga: Kemenkomarves apresiasi studi mengenai dampak pengolahan nikel
Baca juga: Menteri Bahlil tepis pernyataan ketergantungan ekspor nikel ke China
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
