"Kami meminta Ratu Atut Chosiyah mundur dari jabatan Gubernur Banten," kata Rahmat, salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Menurut dia, korupsi di Provinsi Banten sudah parah dan perlu diselamatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Saat ini, tindakan korupsi di Banten sudah menyengsarakan masyarakat sehingga bisa menimbulkan kemiskinan.
Faktanya, kata dia, jumlah penderita gizi buruk Banten masuk peringkat ketiga tingkat nasional.
Tindakan korupsi di daerah ini sudah bobrok dan merusak tatanan sosial di masyarakat.
"Kami berharap Gubernur Banten mundur dari jabatannya," katanya.
Ia mengatakan, mahasiswa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Banten.
Sebab seluruh proyek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Banten dikuasai oleh keluarga Gubernur.
"Saya kira korupsi di Banten sudah bukan rahasia umum lagi," katanya.
Begitu pula, Ivan, seorang mahasiswa dalam orasinya menyatakan KPK harus berani mengusut keterlibatan Gubernur Banten, terkait percakapan Atut dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebelum tertangkap tangan.
Dugaan suap pemilihan kepala daerah atau pilkada Lebak, adik Gubernur Banten Chaery Wardana alias Wawan yang telah memberikan uang sebesar Rp1 miliar pada Akil Mochtar.
"Kami tetap menuntut Gubernur Banten melepaskan jabatannya," katanya.
Aksi mahasiswa juga terjadi di Kabupaten Pandeglang yang terbagung dalam Front Mahasiswa Marhaenis dan Komunitas Soekarno Muda 45 meminta KPK terus mengusut kasus-kasus korupsi di Provinsi Banten.
"Kita mendukung proses hukum terhadap Tubagus Chaery Wardana yang sudah ditangkap oleh KPK, karena diduga menyuap Akil Mochtar, terkait sidang sengketa pilkada di Lebak," kata Bambang Ferdiansyah, Koordinator dalam aksi tersebut dalam orasinya. (MSR/R010)
Pewarta: Mansyur
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
