Virus ASF telah membunuh kurang lebih 1.726 babi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa sehingga menjadi atensi pemerintah daerah maupun pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispernak Kabupaten Jayapura Jenny S Desa di Sentani, Selasa, mengatakan hingga kini daerah itu masih aman dan belum ditemukan kasus virus ASF di lapangan.
“Memang ada beberapa babi yang mati beberapa waktu lalu di wilayah Sentani, tetapi ketika tim kami turun dan memeriksa, ternyata itu bukan karena virus ASF melainkan penyakit streptococcosus,” katanya.
Menurut Jenny, penyakit streptococcosus pada babi (suis) disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp yang menyebabkan radang selaput otak (meningitis).
Baca juga: Papua tutup akses masuknya ternak dan produk olahan babi
Baca juga: Di Mimika 1.726 ternak babi mati akibat virus ASF
“Informasi yang kami dapat dari petugas di lapangan penyakit streptococcus dapat menular dari babi ke manusia, semoga hal ini tidak terjadi dan virus ini berlalu dan pergi tanpa mengganggu kesehatan hewan dan manusia di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua membahas penanganan virus ASF di Kabupaten Jayapura dan delapan daerah lainnya.
“Bentuk penanganan dari virus ASF ialah dengan melarang pengiriman daging babi olahan dari Kabupaten Mimika ke Kabupaten Jayapura atau daerah lainnya di Papua,” katanya.
Dia menambahkan Kabupaten Jayapura sudah "lock down" atau mengunci pengiriman daging babi dari Kabupaten Mimika untuk menghindari dan mencegah penyebaran virus ASF di daerah ini.
Dispernak Kabupaten Jayapura bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua juga telah turun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pemberian vaksin kepada peternak babi di wilayah Sentani dan sekitarnya.
Baca juga: Balai Karantina Papua Tengah: Karpet disinfektan tekan penyebaran ASF
Baca juga: Karantina Papua Barat antisipasi penularan virus demam babi Afrika
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
