Sidoarjo (ANTARA News) - Ratusan warga Renokenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur,yang bermaksud menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat, sambil berunjukrasa di pengungsian korban lumpur di Pasar Baru Porong (PBP), berhasil digagalkan aparat. Tiga truk yang mengangkut warga RT 18, 19, dan 20 yang selama ini ditampung di pengungsian Balai Desa Renokenongo, di tengah perjalanannya dihentikan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Jabon, AKP Satuji, di Jalan Raya Mindi Porong, yang langsung melakukan dialog persuasif. Pada saat dialog, Kapolsek meminta warga menggulung poster-poster karton yang berisikan tuntuan. Kapolsek juga menanyakan surat izin melakukan unjuk-rasa, tetapi warga tak bisa menunjukkan. Ketika diminta untuk pulang, warga menolak. Mereka tampak bersikeras ingin bertemu Presiden. Akhirnya, ratusan warga berjalan kaki untuk melanjutkan aksinya. Namun, mereka sebelum sampai di Jalan Raya Porong, tepatnya di dekat Kantor PLN Porong, dihentikan oleh petugas dari Polsek Porong. AKP Kurnia Wijaya, Kepala Bagian Operasi OP Polres Sidoarjo meminta mereka tidak melanjutkan aksi ke PBP. Menurut Kurnia Wijaya, unjuk-rasa yang ditujukan kepada Presiden sangat tidak berasalan, karena saat ini permasalahan luapan lumpur panas telah ditangani Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT Lapindo Brantas Inc, sehingga warga diminta kembali, agar tak menganggu acara dialog antara Presiden dengan pengungsi di PBP. Jika warga tetap ingin berunjukrasa untuk menyampaikan aspirasi, ia menegaskan, Polsek Porong siap memfasilitasi sarana trasportasi, asal tidak saat kunjungan presiden. Setelah terjadi dialog sekira 15 menit, warga akhirnya luluh dan bersedia kembali ke Balai Desa Renokenongo, dengan catatan janji Polsek Porong akan memfasilitasi transportasi benar-benar direalisasikan. Aksi itu sempat memacetkan arus lalu-lintas di Jalan Raya Mindi, yang menghubungkan antara Desa Besuki dengan Jalan Raya Porong. Menurut M. Zainul Arifin, salah seorang pengunjukrasa, mereka akan pulang untuk menyiapkan rencana unjuk-rasa pada Senin (14/8). Sementara itu, Sutomo, Ketua RT 20 Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, mengemukakan bahwa sebenarnya warga ingin berdialog secara langsung dengan Presiden. Mereka ingin menyampaikan bahwa hingga saat ini santunan Rp300.000 per jiwa per bulan untuk Juli 2006 belum diberikan. Selain itu, ia menegaskan, warga korban luapan lumpur PT Lapindo juga ingin mendengar secara langsung jawaban Presiden mengenai ganti rugi yang seharusnya diterima mereka. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006