KKP menyebut perencanaan ruang laut sangat penting untuk meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang laut, menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan ekologi, serta instrumen pembangunan di wilayah pesisir dan laut.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) KKP dan sejumlah akademisi dari Fujian Institut Sustainable Ocean (FISO) Universitas Xiamen memulai observasi pada akhir Februari lalu hingga awal bulan ini.
Beberapa lokasi observasi tersebut di antaranya mencakup hutan mangrove di Desa Mentawir, PT PLN Nusantara Power, dan kampung nelayan.
"Perencanaan ruang laut merupakan salah satu program kebijakan ekonomi biru KKP dalam pilar pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Kusdiantoro dalam keterangan resminya pada Kamis (7/3).
Alasan KPP memilih bekerja sama dengan FISO Universitas Xiamen adalah karena lembaga tersebut dinilai memiliki pengalaman selama lebih dari tiga dekade terlibat dalam pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi di Kota Xiamen, sebuah kota pelabuhan besar di Provinsi Fujian, China.
Kunjungan penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara KKP dan China Oceanic Development Foundation (CODF) pada Desember 2023 di Xiamen.
Kepala Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Neny Dwi Winahyu menjelaskan posisi strategis Teluk Balikpapan yang berada di jalur pelayaran ALKI II sekaligus sebagai pintu gerbang utama memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi di IKN.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
