mereka masih menjalankan tradisi yang mewajibkan perempuan hanya mengurus rumah tanggaSentani (ANTARA) - Tokoh Perempuan Papua Sopia Melisa Serontou menyatakan kapasitas kaum hama di Papua perlu lebih dihargai dalam tatanan eksekutif maupun legislatif.
“Saya lihat saat ini kedudukan perempuan dalam jabatan di pemerintahan dan DPRD tidak sampai 30 persen, dan ini yang harus kita perjuangkan,” kata Tokoh Perempuan Papua Sopia Melisa Serontou kepada ANTARA di Sentani, Senin.
Menurut Sopia, peran perempuan Papua saat ini masih lemah dibanding kaum pria yang mendominasi lebih dari 70 persen ruang kebebasan bekerja dan berpendapat.
“Penyebabnya ialah walaupun pria Papua sudah berpendidikan tinggi, namun mereka masih menjalankan tradisi yang mewajibkan perempuan hanya mengurus rumah tangga,” ujar mantan Ketua Indonesia Homestay Asosiasi Papua .
Dia menjelaskan, pada pesta pemilihan calon anggota legislatif periode 2024–2029 yang mana ada kuota 30 persen untuk perempuan dalam melengkapi kuota itu, tetapi faktanya tidak seperti itu bahkan suara perempuan di bawah 30 persen.
“Faktanya suara perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politik mereka dibatasi dengan segala macam cara dan segala macam kepentingan karena mereka masih menyatakan bahwa perempuan hanya mengurus dapur, tidak bisa terjun ke dunia politik,” katanya.
Baca juga: Parpol diminta wujudkan afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Perempuan di parlemen harus konsisten meningkat
Dia menambahkan perspektif para pengambil keputusan dan kebijakan masih menganggap perempuan Papua dibatasi oleh adat.
“Kami punya kemampuan di atas rata-rata yang hari ini dunia membutuhkan itu, khususnya Papua saat ini, sehingga tidak bisa terjebak dengan aturan yang dibuat-buat oleh masyarakat moderen yang hanya ingin membatasi kaum perempuan,” ujarnya.
Dia berharap semua pihak memberikan kesempatan kepada perempuan khususnya orang asli Papua untuk dapat memperjuangkan hak-haknya melalui legislatif maupun eksekutif.
“Berikanlah porsi yang besar bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak mereka dalam menuntut kesejahteraan, kesetaraan gender dalam era globalisasi saat ini,” katanya.
Baca juga: KemenPPPA: Pentingnya sayap parpol wujudkan kebijakan pro perempuan
Baca juga: Menteri PPPA minta masyarakat dukung keterwakilan perempuan parlemen
Baca juga: Komnas: Perjalanan politik perempuan Indonesia masih jadi PR panjang
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
