Secara otomatis digitalisasi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran pemda.
Banda Aceh (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh mendorong pemerintah daerah (pemda) di 23 kabupaten/kota di provinsi ini untuk melakukan akselerasi penerapan digitalisasi daerah mulai dari pemungutan retribusi parkir hingga pajak, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala BI Provinsi Aceh Rony Widijarto, di Banda Aceh, Rabu, menyatakan percepatan dilakukan melalui koordinasi dan identifikasi jenis penerimaan daerah yang potensial menjadi fokus utama BI Aceh dalam mendorong digitalisasi pemda.

“Hal ini dilakukan dengan mengedepankan implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di setiap penerimaan pemda,” ujar Rony.

Oleh karena itu, BI mendorong optimalisasi peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di provinsi, kota, dan kabupaten untuk mewujudkan peningkatan digitalisasi daerah dalam meningkatkan PAD.

Adapun beberapa potensi penerimaan daerah yang dapat dilakukan pengutipan melalui QRIS, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi parkir tepi jalan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya, retribusi pelayanan pasar, serta pajak dan retribusi lainnya.

“Secara otomatis digitalisasi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran pemda,” ujarnya.

Di samping itu, BI juga bersinergi dengan perbankan atau penyedia jasa pembayaran (PJP) dan pemda untuk terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan juga mendorong perluasan dan percepatan akuisisi QRIS pada berbagai sektor.

Mulai dari sektor UMKM dengan klaster warung kopi, barbershop dan lainnya. Kemudian sektor pariwisata seperti tiket masuk destinasi wisata, museum, tiket kapal penyeberangan, penjual suvenir, dan lainnya. Serta sektor sosial keagamaan seperti zakat, sedekah, infak, masjid, dan lingkungan pendidikan seperti koperasi mahasiswa, uang kuliah tunggal dan lainnya.

“Perluasan experience QRIS kepada masyarakat menjadi penting dalam rangka menyambut kunjungan tamu Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut pada September 2024,” ujarnya lagi.
Baca juga: Menko Airlangga sebut 399 Pemda telah masuk kategori Digital
Baca juga: BI nilai digitalisasi pemda tingkatkan efektivitas tata kelola daerah

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024