Sharif menjelaskan, target tersebut tidak terlepas dari pencapaian positif target 2013. Apalagi, program industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy yang dicanangkan KKP menunjukkan perkembangan positif. Tercatat, nilai ekspor perikanan semester I 2013 mencapai US$ 1,97 juta dengan volume 621,7 ribu ton. Data ini berarti terjadi kenaikan produksi ikan 4,2 % dan untuk volume perdagangan naik 5,3 %. Komoditi udang masih menjadi primadona ekspor dengan menyumbang 36,7 % atau US$ 723,6 juta. Sedangkan negara tujuan ekspor masih tertuju pada negara AS, Jepang, Uni Eropa dan China. "Dari data ini berarti nilai perdagangan produk perikanan surplus 1,78 miliar dolar atau naik 3,5 % dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Menurut Sharif, untuk mendukung target tersebut, KKP telah menyiapkan berbagai program yang secara langsung mendukung pencapaian target. Di antaranya program peningkatan daya saing perikanan melalui produktivitas, efesiensi, kualitas produk dan nilai tambah. Sedangkan untuk permodalan, KKP dengan beberapa institusi terkait telah melakukan pembahasan masalah pembiayaan dan akses permodalan, termasuk mengenai infrastruktur kelautan dan perikanan. Serta ketiga, sinergi hulu - hilir yang menyangkut masalah tata niaga dan akses pasar. "KKP juga manargetkan, Nilai Tukar Nelayan / Pembudidaya Ikan diharapkan akan menyentuh angka 112, termasuk tingkat konsumsi ikan dalam negeri harus mencapai 38 kg per kapita. Selain kinerja membaik, untuk penanganan kasus seperti kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra bisa ditekan di bawah 10 kasus," tandasnya.
Sinergitas
Tahun 2014, kata Sharif, KKP tetap akan fokus pada pelaksanaan Industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy melalui peningkatan nilai tambah dan sinergi hulu - hilir usaha ekonomi kelautan dan perikanan. Program ini berbasis pada komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen. Untuk program pengembangan kawasan Minapolitan, KKP akan melakukan evaluasi kegiatan Minapolitan dan tindak lanjut percepatan pengembangannya melalui strategi industrialisasi. Termasuk program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dan program Peningkatan Kehidupan Nelayan dalam rangka pelaksanaan MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) melalui evaluasi dampak PNPM Mandiri KP. "Sesuai dengan roadmap dan kriteria yang telah ditetapkan pelaksanaan program PUMP, PUGAR dan PDPT akan dilaksanakan di 200 lokasi pelabuhan PPI serta memastikan kegiatan lintas sektor dapat terlaksana," ungkapnya.
Untuk mendukung MP3EI, KKP tetap melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan pada 3 Koridor Ekonomi ( Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Papua dan Papua Barat ). Di antaranya, pengembangan infrastruktur perikanan berkoordinasi dengan Pemda dan lintas kementerian dan lembaga. Di samping itu juga dilakukan penguatan litbang dan peningkatan kapasitas SDM KP serta penguatan penyuluhan melalui perluasan jangkauan Iptekmas, inovasi litbang, pelatihan dan penyuluhan serta peningkatan mutu pendidikan. Tahun ini KKP juga tetap fokus pada pengembangan karantina ikan dan pengendalian mutu melalui peningkatan mutu produk dan pengendalian impor ikan. "Untuk bidang konservasi dan lingkungan, KKP telah mendorong Pemda terlibat pelaksanaan COREMAP III serta peningkatan kualitas lingkungan di pulau - pulau kecil melalui rehabilitasi ekosistem pesisir," paparnya.
Sharif menegaskan, sesuai dengan program nasional, KKP juga telah berhasil mengembangkan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan mencapai luas 16,06 juta ha serta penambahan kawasan konservasi seluas 661,4 ribu ha. Di samping itu, jumlah pulau - pulau kecil termasuk pulau kecil kecil terluar yang telah dikelola sebanyak 60 pulau. Sedangkan dalam bidang pengawasan, presentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya KP dapat ditekan hingga 41 %. "Pembangunan kelautan
dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentunya menjadi amanah bagi kita semua untuk kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam menyelesaikan target-target pembangunan pada RPJM Tahun 2010 - 2014," tandasnya.
Sharif menambahkan, dengan kebijakan percepatan Industrialisasi Perikanan diyakini mampu meningkatkan pembangunan perikanan dan kelautan serta sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan.Terutama melalui program peningkatan mutu, produktivitas / efisiensi usaha dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berbasis pada pembangunan kewilayahan dan prinsip - prinsip Blue Economy. Peningkatan daya saing dan peningkatan nilai tambah adalah kunci keberhasilan kita dalam persaingan perdagangan global yang
dilandasi dengan spirit kerjasama antar negara. Dimana, industrialisasi perikanan telah berhasil mendorong produktivitas dan nilai tambah di sektor kelautan terus meningkat. "Dengan penerapan konsep Blue Economy akan semakin memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, produktif, dan berwawasan lingkungan. Pendekatan Blue Economy juga akan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi," tandasnya.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
