Dilansir dari siaran pers Kemenkes RI yang terbit di Jakarta pada Sabtu malam, Menkes menyampaikan beberapa pengalaman Indonesia untuk memperkuat upaya eliminasi TB pascapandemi COVID-19 mulai dari kolaborasi lintas sektor hingga pentingnya penyediaan vaksin.
"Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional tidak akan membayar fasilitas kesehatan jika tidak memasukkan data pasien ke sistem informasi tuberkulosis. Hal ini dapat membantu pendataan pasien menjadi lebih efisien," katanya.
Ia mengatakan Indonesia sedang berupaya mencapai eliminasi TB pada 2030, sekaligus mengkompensasi kemunduran akibat pandemi COVID-19 yang membutuhkan kolaborasi multisektor, inovasi, serta kepemimpinan dan komitmen politik yang kuat.
Pertemuan yang berlangsung pada 14--15 Maret 2024 juga menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan kesadaran, pembiayaan dan aksi nyata di masing-masing negara untuk mencapai komitmen eliminasi TB pada 2030.
Baca juga: Kemenkes: Kolaborasi penting guna eliminasi TBC cegah isu multiaspek
Upaya itu seperti digitalisasi sistem layanan TB, penguatan infrastruktur, percepatan adopsi inovasi dalam pengobatan dan diagnosis TB, serta penguatan kemitraan lintas sektor yang secara bersama-sama berbagi peran dalam mengeliminasi TB di Indonesia.
Menkes juga menekankan tentang pentingnya vaksinasi TB sebagai penentu keberhasilan eliminasi.
“Kita bisa belajar dari kasus cacar yang bisa dihapus karena vaksin. Bahkan, vaksin COVID-19 bisa rampung hanya dalam waktu 22 bulan saja. Oleh karena itu, membingungkan mengapa kita tidak bisa memiliki vaksin yang lebih baik untuk TB, ini hanya masalah komitmen untuk kita bisa menginovasikan vaksin TB,” ujarnya.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi yang mendampingi Menkes Budi menekankan peran penting kemitraan multisektor dalam pencapaian ini.
“Mulai dari pencegahan, promosi kesehatan, sampai ke pemberian akses layanan semuanya dilakukan dengan pelibatan multisektor, sehingga Indonesia banyak menghasilkan catatan baik untuk eliminasi TB dalam beberapa waktu terakhir,” katanya.
Baca juga: Kemenkes: edukasi penting untuk singkirkan stigma tentang TBC
Dalam agenda yang sama, Asisten Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Global Jepang, Eiji Hinoshita berpendapat semua pemangku kepentingan perlu bekerjasama untuk meningkatkan inovasi dalam kesiapsiagaan pandemi dan pengendalian TB.
“Penting untuk menekankan strategi G20 dan berkolaborasi untuk mengakhiri TB pada 2030, di mana saat ini Jepang memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mengakhiri TB di wilayah Asia Tenggara,” ujarnya.
Pertemuan Stop TB Partnership Regional Dialogue 2024 diselenggarakan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang telah diambil dan perlu dilakukan lebih lanjut oleh negara-negara Asia Pasifik dalam mengimplementasikan komitmen eliminasi TB pada 2030.
Selain dihadiri Menkes Budi, kegiatan itu juga diikuti Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia Nurul Luntungan, dan Senior Adviser Stop TB Partnership Indonesia Prof Tjandra Yoga.
Baca juga: Temuan kasus Tuberkulosis di Banten dan Jabar lampaui angka estimasi
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
