“Peran pemerintah desa, utamanya babinsa sangat dibutuhkan dalam upaya pendidikan anak usia dini. Maka, harus ada komitmen pemerintah desa, serta perlu ada perencanaan dan penganggaran, untuk itu peran kader dan pegawai lapangan sangat penting,” ujar Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Acara “Kick Off Pantau BKB-Mu” diselenggarakan BKKBN bekerja sama dengan Babinsa TNI AD dalam rangka mempercepat penurunan stunting dengan mengoptimalkan peran posyandu dan kelompok BKB.
Saat ini ada 80.000 kelompok BKB tersebar di seluruh Indonesia, di mana kehadirannya memberi dampak positif jika digerakkan secara optimal.
“Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, keluarga maupun orang tua,” katanya.
Baca juga: Pangdam Udayana masukkan stunting program strategis 2024
Perwira Pembantu Utama II/Kemampuan Teritorial (Paban II/Puanter) TNI AD Kolonel Inf Jaelan menyampaikan kolaborasi menjadi kunci utama menurunkan stunting sehingga perlu penguatan tim.
“Di luar ada superman, di kita ada super tim, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bersama-sama dalam percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Ia mengatakan peran babinsa dalam program percepatan penurunan stunting strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Kekuatan babinsa dalam penurunan stunting sangat strategis, karena ada keterlibatan langsung dengan masyarakat dengan menjadi pendamping, penguatan sistem posyandu, pembinaan terpadu, dan kerja sama dengan pihak terkait,” katanya.
Baca juga: Bapanas-ID FOOD sasar tujuh provinsi penanganan stunting di 2024
Ia menjelaskan TNI AD melalui babinsa terus bergerak bersama elemen bangsa terkait dengan percepatan penurunan stunting.
“Di situlah babinsa berkumpul setiap hari memberi data, karena salah satu tugas babinsa adalah memberi data kepada mitranya, memberi pendampingan kepada masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga saat ini ada 81.000 desa/kelurahan di Indonesia, sedangkan Babinsa TNI AD berjumlah 79.000 orang.
"Namun dengan semangat babinsa, semua bisa terpantau. Desa yang tidak ada babinsa, dipantau babinsa desa sebelah. Jadi, semua terpantau, tidak terlewati satupun. Inilah hebatnya babinsa, yang juga bisa mengontrol apa yang dihasilkan dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) daerah, mana yang harus diprioritaskan,” kata Jaenal.
Baca juga: Survei BKKBN: 98,3 persen responden menyatakan stunting berbahaya
Baca juga: BKKBN: Jangan pisahkan Program KB dengan pencegahan stunting
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
