Ketua MPR minta organisasi Desa Bersatu sejahterakan masyarakat desa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kepada Desa Bersatu untuk memperkuat kekompakan delapan organisasi desa tingkat nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

 

"Kehadiran Desa Bersatu diharapkan dapat memperkuat ikatan soliditas dan gotong royong 8 organisasi desa tingkat nasional dalam menghasilkan berbagai terobosan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Organisasi Desa Bersatu merupakan kumpulan dari delapan organisasi desa tingkat nasional. Delapan organisasi desa itu di antaranya Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara), Aksi (Asosiasi Kepala Desa Indonesia).

Kemudian DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa), Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), dan Kompakdesi (Komunitas Purnabakti Kepala Desa dan Lurah seluruh Indonesia).

 

Bamsoet mengatakan Desa Bersatu akan dideklarasikan dalam Kongres Desa Indonesia pada 22-24 Maret 2024. Dia pun dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Pembina organisasi Desa Bersatu, dengan Ketua Dewan Pembina Desa Bersatu Prabowo Subianto.

 

Legislator itu pun menilai bahwa sejauh ini perhatian pemerintah terhadap desa sangat besar. Bahkan dalam melakukan revisi UU Desa, menurutnya pemerintah dan DPR RI sudah sangat memperhatikan berbagai masukan dari para kepala desa, perangkat desa, dan berbagai unsur desa lainnya.

 

Dia mengatakan berbagai aspirasi kepala desa yang sudah terakomodir oleh pemerintah dan DPR antara lain terkait penambahan masa jabatan kepala desa. Melalui revisi tersebut, menurutnya masa jabatan kepala desa akan ditambah menjadi 8 tahun dengan periodisasi jabatan selama dua periode, dari sebelumnya yang hanya selama 6 tahun.

 

"Aspirasi lainnya yakni terkait adanya tanda penghargaan terhadap kepala desa yang sudah menyelesaikan masa tugasnya," kata dia.

 

Selain itu, menurutnya perhatian pemerintah terhadap desa juga tertuang melalui dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015. Semula, kata dia, pemerintah hanya menggelontorkan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk sekitar 74.093 desa, tetapi kini menjadi Rp 70 triliun lebih pada tahun 2023 untuk 74.954 desa.

 

Dia mengatakan bahwa arah kebijakan penggunaan dana desa antara lain untuk program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting.

 

Selain itu, dana desa juga menurutnya diharapkan mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
Baca juga: Bamsoet ingatkan pemerintah jaga stabilitas harga dan stok pangan
Baca juga: Ketua MPR dukung pembangunan cyber park di Indonesia
Baca juga: Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024