Dalam rapat kerja Komisi X dengan Menpora di ruang sidang Komisi X, Senayan, Jakarta, Selasa, DPR ingin memastikan apakah PON XXI benar-benar akan digelar di Aceh dan Sumut pada tahun ini setelah muncul isu terkait anggaran.
Menanggapi keresahan Komisi X, Menpora Dito mengaku memang ada isu-isu lokal terkait polemik penyelenggaraannya, namun hal tersebut sudah terselesaikan.
Menpora Dito menyatakan sudah mengundang Pj Gubernur Aceh beserta DPR Aceh (DPRA) dalam suatu pertemuan pada Maret. Dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan pihak legislatif dan eksekutif Aceh tetap mengawal dan mendukung PON.
"Dan Alhamdulillah per 18 Maret, DPR Aceh sudah mengetok APBA terkait pelaksanaan PON di Aceh 2024, jadi sudah tidak ada kebuntuan dan kebuntuan terkait anggaran lokal," kata Menpora, seperti disiarkan dalam laman resmi Kemenpora RI, Selasa.
Kemenpora tetap memprioritaskan dan menggunakan sumber dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk penyelenggaraan PON secara keseluruhan. Sehingga, secara operasional dirasa relatif aman dan tidak mengganggu prestasi program-program lainnya.
"Memang perlu diakui ini merupakan PON perdana yang dilaksanakan dua provinsi sekaligus. Masing-masing provinsi memiliki kebanggaannya masing-masing. Aceh dan Sumut ingin dua-duanya sebagai penyelenggara yang adil," ujar Menpora Dito.
Menpora juga mengingatkan bahwa selain PON, juga akan digelar Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di kedua provinsi tersebut. Kemenpora tengah fokus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan keberhasilan ajang tersebut.
"Saya sampaikan PON dan Peparnas tetap di 2024," tegas Menpora Dito.
Baca juga: KONI imbau seluruh cabang olahraga gunakan produk lokal pada PON XXI
Baca juga: Pengamat sebut PON 2024 momen PSSI pertajam kualitas pembinaan pemain
Baca juga: Menpora optimistis arena untuk PON XXI Aceh-Sumut selesai Juli
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
