"Gak semua warga yang punya dapur itu mampu, apalagi yang anak-anak, banyak butuh KJP-KJMU. Jangan sampai terhapus terputus datanya," kata Tina di sela rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Tina menjelaskan, sering mendapat laporan dari warga di daerah pemilihan (dapil) yang bantuan KJP Plus dan KJMU terputus sejak Februari 2024.
Warga menyebutkan pemutusan bantuan itu lantaran adanya sinkronisasi data dengan terbagi pemeringkatan kesejahteraan (desil).
Desil untuk peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJP Plus dan KJMU dibagi atas kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3) dan rentan miskin (Desil 4).
Baca juga: Legislator ingatkan sekolah gratis untuk warga tak mampu bersekolah
Sedangkan bagi masyarakat yang terdata dalam pemeringkatan kesejahteraan Desil 5,6,7,8,9,10 (kategori keluarga mampu) tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus dan KJMU.
"Jadi, tiap Februari-Maret, saya sering dapat laporan kok terputus, gak dapat dan sebagainya," ujarnya.
Maka dari itu, dia mengusulkan agar anggaran pendidikan ditambah demi mewujudkan pendidikan di masa depan bagi bangsa dan negara.
Komisi E DPRD DKI menyebutkan, pada awalnya KJMU telah dianggarkan sebesar Rp320 miliar, kemudian dipangkas menjadi Rp140 miliar untuk mengakomodir penerima KJMU Tahap II Tahun 2023 sebanyak 19.042 mahasiswa.
Namun ternyata, hingga kini dalam pelaksanaannya baru tercapai tujuh ribu mahasiswa yang tercatat sebagai penerima KJMU.
Baca juga: Legislator desak DKI tak terapkan desil dalam penerimaan KJP Plus
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka posko pelayanan KJMU di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan bantuan pendidikan itu berjalan baik dan tepat sasaran.
"Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
