Pemprov DKI siap cek kembali data penerima KJP Plus dan KJMU

 

"Ya gapapa saran yang bagus, untuk mengecek kembali data bantuan sosial pendidikan di lapangan. Itu saya ada catatan, saya pegang," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Rabu.

Selain itu, Heru mengatakan pihaknya juga akan terus memastikan data penerima KJMU tepat sasaran.

Hal tersebut, lanjutnya, terbukti Pemprov DKI Jakarta telah membuka posko pelayanan KJMU di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan bantuan pendidikan itu berjalan baik dan tepat sasaran.

Baca juga: Tina Toon temukan warga miskin yang dicoret dari KJP Plus

"Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo sebelumnya.

Posko ini dibuka pada Senin-Jumat pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB mengikuti jam kerja kantor selama Ramadhan.

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Agustina Hermanto (Tina Toon) menemukan warga miskin yang memiliki dapur, dicoret dari kepesertaan KJP Plus dan KJMU.

"Gak semua warga yang punya dapur itu mampu, apalagi yang anak-anak, banyak butuh KJP-KJMU. Jangan sampai terhapus terputus datanya," kata Tina di sela rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Legislator ingatkan sekolah gratis untuk warga tak mampu bersekolah

Tina menjelaskan, sering mendapat laporan dari warga di daerah pemilihan (dapil) yang bantuan KJP Plus dan KJMU terputus sejak Februari 2024.