sekolah gratis menjadi solusi yang tepatJakarta (ANTARA) - Fraksi Golkar DKI Jakarta mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) untuk mewujudkan sekolah gratis demi akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran bagi masyarakat.
"Program sekolah gratis menjadi solusi yang tepat dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu," kata Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Zaki menilai usulan yang disampaikan oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta perlu ditindaklanjuti untuk memberikan hak pendidikan secara merata kepada masyarakat.
Terlebih, bakal Calon Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.
Banyak siswa dari keluarga tidak mampu masih kesulitan memperoleh manfaat dari program tersebut.
Baca juga: Pemprov DKI siap cek kembali data penerima KJP Plus dan KJMU
"Kami melihat KJP Plus harus diarahkan lebih visioner lagi, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta," ujarnya.
Hal itu karena hingga saat ini meskipun anak sekolah swasta mendapat KJP Plus , tak jarang sekolah swasta tiba-tiba menaikkan tarif biayanya.
Lantas mereka yang tidak bisa membayar kemungkinan terburuknya adalah putus sekolah.
"Jika kenaikan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) menghambat akses mereka ke pendidikan, maka langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah ini," jelasnya.
Maka dari itu, menurut dia, pemerintah perlu mengkaji ulang program tersebut untuk menciptakan program sekolah gratis, khususnya di sekolah swasta.
Baca juga: Legislator ingatkan sekolah gratis untuk warga tak mampu bersekolah
Dinas Pendidikan DKI mendata sebanyak 19.042 orang dilakukan pemadanan dengan dikurangi 771 sehingga sisanya menjadi 18.271 orang yang akan dilakukan verifikasi lapangan sebagai penerima KJMU.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka posko pelayanan KJMU di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan bantuan pendidikan itu berjalan baik dan tepat sasaran.
"Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
