"Isu strategis tersebut meliputi optimalisasi kualitas otonomi daerah, pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem, sinergi kebijakan dan program nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital pemerintahan," kata Yusharto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hal itu disampaikan Yusharto saat memberikan sambutan dalam Lokakarya Penguatan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Berbasis Karakteristik dan Kearifan Lokal pada Empat DOB Papua di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (22/3).
Baca juga: Kemendagri asistensi penguatan strategi kebijakan di 4 DOB Papua
"Kami berharap dari Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Papua Tengah sudah in line untuk menyusun strategi kebijakan yang berkaitan dengan rencana umum ini (isu strategis)," katanya.
Menurut dia, optimalisasi otonomi daerah berjalan sukses jika daerah berhasil melaksanakan enam urusan wajib pelayanan dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman dan perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta pekerjaan umum dan tata wilayah.
"Ini barangkali yang menjadi ukuran kita untuk optimalisasi kualitas otonomi daerah," ujarnya.
Baca juga: Kemendagri perkuat strategi kebijakan inovasi 4 DOB di Papua
Sementara itu, isu strategis tentang pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem pada dasarnya berkaitan dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga produk yang dihasilkan tidak membebani masyarakat karena harganya yang terlalu tinggi.
"Demikian juga dengan kemiskinan ekstrem, berbagai macam intervensi memperbaiki rumah layak huni sehingga bisa menjadi aset bagi masyarakat ini pun bisa menjadi salah satu strategi kita untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kategori miskin ekstrem," tuturnya.
Yusharto lantas mengingatkan bahwa untuk menghasilkan strategi kebijakan yang berkualitas diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, SDM juga harus terus ditingkatkan agar kapasitas para penyusun kebijakan semakin baik, serta transformasi digital pemerintahan perlu diupayakan lebih maksimal agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat semakin mudah dan cepat.
"Ini tanggung jawab kita beruntun sampai dengan ASN yang ada di tempat kita dapat menciptakan cara-cara baru untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Cara-cara baru ini yang kita sebut inovasi," kata Yusharto.
Baca juga: Papua Tengah jadi DOB dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
