Banyak perusahaan yang tidak membayar royalti, tidak membayar pajak lahan konsesi..."Kendari (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam meminta perusahaan tambang "nakal" atau tidak mematuhi kewajibannya untuk segera hengkang dari provinsi itu.
"Perusahaan tambang yang nakal adalah yang tidak mau memenuhi kewajibannya kepada daerah dan negara," kata Nur Alam di Kendari, Selasa.
Ia menyebutkan, ratusan perusahaan tambang atau perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di Sulawesi Utara, tetapi hanya sebagian kecil yang memenuhi kewajiban kepada daerah dan negara.
"Banyak perusahaan yang tidak membayar royalti, tidak membayar pajak lahan konsesi, tidak membangun industri pabrik pemurnian nikel dan lain sebagainya," katanya.
Menurut gubernur, jika tambang di provinsinya dikelola dengan baik dan semua perusahaan memenuhi tanggung jawabnya, maka Sulawesi Tenggara tidak perlu terlalu tergantung pada APBN untuk membangun dirinya.
"Daerah ini sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Sayangnya pengusaha-pengusaha yang sudah diberi legalitas untuk melakukan penambangan belum menunjukan kepatuhan terhadap tanggung jawabnya," katanya.
Pewarta: Suparman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
