"Ada risiko penyimpangan pengelolaan keuangan dari peningkatan belanja sosial, hibah, dan belanja modal dari instansi pemerintah di pusat dan daerah menjelang pelaksanaan Pemilu," kata anggota BPK Agung Firman Sampurna di Gedung BPK Jakarta, Selasa.
Agung juga mengatakan peningkatan risiko penyimpangan pengelolaan keuangan negara itu juga di BUMN dan BUMD.
"Modus penyimpangan dapat berupa penurunan kualitas barang, kenaikan tingkat kemahalan barang atau `mark up`, juga modus fraud atau pembobolan," kata Agung Firman Sampurna.
Menurut dia, untuk mengantisipasi peningkatan risiko penyimpangan pengelolaan keuangan negara itu, maka BPK menjalin kerja sama dengan aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Kami juga akan minta akuntan publik yang selama ini melakukan pemeriksaan kepada bank pembangunan daerah (BPD) dan BUMD, agar juga melakukan audit atas satuan pengendali internal di perusahaan itu," katanya.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
