Nilai tersebut setara dengan 19 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp492 triliun.
“Kinerja PNBP kita masih terjaga. Sampai 15 Maret, terkumpul Rp93,5 triliun atau 19 persen dari target APBN 2024,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin.
Capaian itu utamanya disumbang oleh PNBP kementerian/lembaga (K/L), seperti jasa layanan pertambangan, serta PNBP sumber daya alam (SDA). Namun, kinerja PNBP mengalami penurunan 12,3 persen dari capaian pada periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp106,6 triliun.
Dari sisi SDA migas, serapan PNBP tercatat sebanyak Rp17,8 triliun. Realisasi itu terkontraksi 20,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya Rp22,3 triliun. Penurunan ini disebabkan moderasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), yang dipengaruhi oleh peningkatan pasokan minyak mentah dari Amerika Serikat dan perubahan perkiraan permintaan minyak pada triwulan I-2024.
Di samping itu, kontraksi PNBP SDA migas juga disebabkan oleh terkendalanya lifting minyak yang akibat penundaan onstream, penyusutan produksi alamiah, dan sebagainya.
Sementara realisasi PNBP untuk SDA nonmigas tercatat sebesar Rp22,4 triliun, terkontraksi 38,7 persen yoy dari kinerja tahun lalu yang tercatat sebesar Rp36,6 triliun. Hal itu utamanya dipengaruhi oleh moderasi harga batubara dan pelandaian tingkat volume produksi batubara.
Selanjutnya, realisasi pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) tercatat sebesar Rp6,8 triliun atau setara dengan 7,9 persen dari target. Kinerja KND tumbuh 47,4 persen karena setoran dividen interim Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
PNBP lainnya terserap sebesar Rp33,4 persen, tumbuh 14,9 persen yoy karena kenaikan pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi dari kompensasi data wilayah izin usaha pertambangan.
Terakhir, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) tercatat Rp13,1 triliun, tumbuh 51,1 persen yoy karena pendapatan jasa layanan rumah sakit dan pendidikan.
Baca juga: DJP: 67,36 juta NIK telah dipadankan dengan NPWP
Baca juga: Menkeu: Pembiayaan dari penarikan utang turun tajam jadi Rp72 triliun
Baca juga: Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
