"Saat ini perekonomian Babel menurun, karena tersendatnya kegiatan pertambangan rakyat," kata Safrizal ZA dalam ket diterima di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan Pemprov Kepulauan Babel terus memperjuangkan ruang pertambangan yang legal bagi rakyat Babel ke pemerintah pusat. Namun hingga kini belum ada kepastian dan masih proses negosiasi panjang.
"Kemarin red-Selasa (26/3), kami bersama Komisi VII DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan menekankan diperlukan regulasi yang kuat atas penyerapan hasil produksi pertambangan rakyat ini," ujarnya.
Ia menyatakan regulasi tambang rakyat ini dibutuhkan dokumen lingkungan siapa yang harus menyusun, siapa yang harus mengawasi, bagaimana dengan jaminan reklamasi. Jadi ada beberapa poin yang harus disepakati bersama, sehingga bisa didaftarkan di OSS (Online Single Submission).
"Saat ini daya beli masyarakat menurun, karena penyerapan produksi timah yang minim," katanya.
Menurut dia serapan timah yang minim ini tentunya berimbas pada penurunan jumlah ekspor tambang khususnya timah di Bangka Belitung bahkan mencapai 0 ekspor timah pada Januari 2024 lalu.
"Kondisi ini tentunya ekonomi masyarakat terkoreksi sangat dalam sehingga ini perlu didorong," katanya.
Baca juga: Pj Gubernur Babel sidak penambang mitra PT Timah di Belitung Timur
Baca juga: Penambang ilegal jarah konsesi PT Timah di Babel
Pewarta: Aprionis
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
