Pan menyerukan hal tersebut agar lembaga keuangan internasional itu dapat menjalankan perannya dengan lebih baik sebagai pusat jaring pengaman keuangan global.
Pernyataan itu disampaikan gubernur bank sentral China tersebut saat menghadiri subforum dari Konferensi Tahunan Forum Boao untuk Asia (Boao Forum for Asia Annual Conference) 2024, yang bertajuk "Memperdalam Kerja Sama Keuangan di Asia", yang digelar di Boao, Provinsi Hainan, China selatan.
Negara-negara Asia harus bekerja sama untuk mendorong reformasi kuota IMF dan penyesuaian kuota sesegera mungkin agar lebih mencerminkan posisi negara-negara Asia dalam ekonomi global saat ini, dan terutama untuk meningkatkan suara dan representasi emerging market dan negara-negara berkembang, urai Pan.
Negara-negara Asia dapat mendorong konsensus perihal formula kuota baru sesegera mungkin, yang meletakkan landasan bagi penyesuaian kuota. "Hal ini (dilakukan) untuk memastikan bahwa IMF adalah lembaga berbasis aturan yang benar-benar mempraktikkan multilateralisme," ujarnya.
Soal penguatan jaring pengaman keuangan di Asia, Pan juga menyerukan kepada pihak-pihak di kawasan Asia untuk terus fokus pada pencapaian tujuan stabilitas keuangan dan lebih mengoptimalkan Inisiatif Chiang Mai guna meningkatkan resiliensi terhadap risiko-risiko eksternal, papar Pan.
Pan juga menyerukan kepada negara-negara Asia untuk mendorong pertukaran (swap) mata uang bilateral.
PBOC telah menandatangani perjanjian swap mata uang lokal dengan 29 negara dan kawasan, dengan total skala swap mencapai lebih dari 4 triliun yuan (1 yuan = Rp2.188) atau sekitar 564 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.797), yang secara efektif mendorong perdagangan dan investasi lintas batas, menurut Pan.
PBOC siap untuk lebih lanjut memperdalam kerja sama moneter dengan ekonomi-ekonomi Asia guna mendorong pemfasilitasan perdagangan dan investasi bilateral serta memainkan perannya dalam menjaga stabilitas keuangan global, tutur Pan.
Pan mengatakan China senantiasa mengutamakan pencegahan dan penanggulangan risiko-risiko keuangan secara proaktif, sembari menyatakan bahwa China sedang menyusun undang-undang stabilitas keuangan yang bertujuan untuk menetapkan mekanisme yang menjabarkan tanggung jawab dan pembagian biaya perihal penanganan risiko.
Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
