Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengharapkan keberadaan Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025-2045 yang baru diluncurkan dapat mendorong mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adil bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak-anak.

"Saya meyakini road map ini bukan sekadar dokumen kebijakan statis namun ini perwujudan komitmen kita bersama, seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan masyarakat dan ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan yang inklusi, berkelanjutan dan adil bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak-anak," kata Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Ekonomi Aris Wahyudi dalam peluncuran Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2025-2045 di Jakarta, Kamis.

Saat membacakan pidato Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dia mengatakan perwujudan dari Peta Jalan Ekonomi Perawatan atau road map care economy itu diperlukan untuk mempersiapkan Indonesia Emas pada 2045.

Peta jalan itu meliputi tujuh prioritas yang terkait dengan berbagai pekerjaan perawatan, yakni pertama mengembangkan pelayanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang mudah diakses, terjangkau dan berkualitas.

Prioritas kedua memperkuat layanan perawatan orang lanjut usia dan perawatan jangka panjang.

Baca juga: Komisi IX DPR dorong Menaker siapkan aturan THR untuk pengemudi Ojol

Terdapat pula prioritas untuk meningkatkan layanan inklusif dan terpadu bagi penyandang disabilitas, orang dengan HIV, orang berkebutuhan khusus, penyintas kekerasan dan kelompok rentan lain.

Selain itu, diperlukan peningkatan akses yang lebih besar pada cuti hamil, memperbanyak keterlibatan laki-laki, termasuk cuti ayah, mengakui pekerjaan layak bagi pekerja perawatan dan menerapkan program perlindungan sosial untuk ekonomi perawatan.

"Atas nama Kementerian Ketenagakerjaan saya menyambut gembira sekaligus juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan sangat tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra pembangunan strategis atas tuntasnya penyusunan road map care economy 2025-2045," katanya.

Dokumen itu diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hari ini, didukung oleh Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dan kementerian serta lembaga lain.

Baca juga: Menaker sebut kenaikan peserta BPU di program BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: BP3MI: Tren pekerja migran asal Aceh ke Jepang meningkat
Baca juga: Kebijakan cuti melahirkan berikan dampak positif kepada ibu menyusui


Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024