Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (29/3) dan masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Helikopter baru TNI AU mulai misi perdana angkut bantuan untuk Gaza

Helikopter baru TNI Angkatan Udara C-130 J Super Hercules dengan nomor ekor A-1340 memulai misi perdananya mengirimkan bantuan dari rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza yang bakal diturunkan dari atas ketinggian (metode airdrop).

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melepas keberangkatan pesawat C-130 J Super Hercules beserta 27 prajurit TNI yang mengangkut bantuan itu di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Dalam amanatnya kepada para prajurit, Panglima meminta mereka untuk menjalankan tugas itu dengan sungguh-sungguh, karena misi tersebut merupakan wujud kepercayaan pemerintah dan negara kepada TNI.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kemenko Polhukam godok rencana bangun sistem pertahanan semesta di IKN

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggodok rencana membangun sistem pertahanan semesta di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam rapat koordinasi yang digelar Kemenko Polhukam tentang sistem pertahanan semesta di IKN, ada beberapa undang-undang yang dikaji untuk menjadi pedoman, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.

"Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara akan berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara. Kebutuhan dari sisi pertahanan menjadi sangat krusial dan fundamental mengingat Ibu Kota Negara sebagai center of gravity negara yang sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi NKRI," kata Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Kisdiyanto saat rapat di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

3. MRP se-Papua hasilkan rekomendasi akomodasi kepentingan politik OAP

Majelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi se-Tanah Papua bersama fraksi otonomi khusus DPR Papua Barat dan kelompok khusus DPR Papua menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis guna mengakomodasi kepentingan politik orang asli Papua (OAP).

Ketua MRP Provinsi Papua Barat Daya Alfonsus Kambu di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat, menjelaskan berdasarkan hasil rapat koordinasi MRP se-Papua yang terdiri dari enam provinsi (MRP Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah) telah menghasilkan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

"Ya, ada rekomendasi -rekomendasi yang dihasilkan dan disepakati bersama seluruh MRP di Tanah Papua dan Fraksi Otsus DPR Papua Barat dan Kelompok Khusus DPR Papua," kata Alfons Kambu.

Selengkapnya klik di sini.

4. Indo Barometer soroti materi gugatan Pilpres di MK

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyoroti materi gugatan perselisihan hasil pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia menganggap tidak ada hal substansial dari gugatan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, maupun nomor urut 3 Ganjar Pranowo–Mahfud Md.

Selengkapnya klik di sini.

5. Pengamat minta negara sosialisasikan penggunaan kotak suara di Papua

Guru Besar Bidang Sosiologi Universitas Cenderawasih Ave Lefaan meminta pemerintah menyosialisasikan penggunaan kotak suara di Papua untuk pemilu selanjutnya.

"Pemerintah harus lakukan sosialisasi supaya betul-betul nuansa demokrasinya itu masyarakat Papua terutama yang di pedalaman tahu apa itu demokrasi," ujar Ave saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024