Rencana pembangunan bandara membuat masyarakat di Kecamatan Temon, khususnya mulai Desa Temon sampai Jangkaran resah, dan kondisi keamanan yang tidak kondusif,"
Kulon Progo (ANTARA News) - Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat segera meminta kejelasan ke PT Angkasa Pura terkait kepastian rencana pembangunan bandara di wilayah setempat.

Anggota DPRD Kulon Progo Kasdiono di Kulon Progo, Rabu, mengatakan jangan sampai rencana pembangunan bandara hanya menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

"Rencana pembangunan bandara membuat masyarakat di Kecamatan Temon, khususnya mulai Desa Temon sampai Jangkaran resah, dan kondisi keamanan yang tidak kondusif. Kami minta pemkab segera meminta kepastian ke PT Angkasa Pura mengenai rencana pembangunan bandara itu," katanya.

Ia mengatakan pembangunan bandara di Kulon Progo akan membawa dampak yang sangat besar terhadap warga sekitarnya.

Untuk itu, kata dia, DPRD Kulon Progo berharap pemkab tidak hanya melakukan sosialisasi atau mendengarkan keluhan masyarakat, tetapi memberikan jaminan kepastian kepada warga, mulai dari pendidikan hingga jaminan pekerjaan di kemudian hari.

Menurut dia, kondisi keamanan di wilayah pesisir Kulon Progo tidak kondusif untuk investasi. Hal ini karena metode pendekatan sosial yang keliru yang dilakukan pemerintah setempat.

"Kami melihat, pemkab masih bingung menangani rencana pembangunan bandara," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkoro mengatakan pemkab belum melakukan sosialisasi, karena izin penetapan lokasi (IPL) dari Kementerian Perhubungan belum turun, karena lokasi belum ditentukan dengan pasti.

"Kami telah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan tokoh setempat sebatas pemkab ingin mendengarkan keluhan warga," katanya.

Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Purwinto mengatakan pihaknya tetap menolak rencana pembangunan bandara. Selama ini pola kehidupan masyarakat di kawasan pesisir adalah bercocok tanaman. Apabila lahan habis untuk lokasi bandara, maka warga akan kehilangan mata pencaharian.

"Kalau dipaksa bekerja lain selain bercocok tanam ke berdagang, kami belum siap dan tidak mudah. Butuh penyesuaian kemampuan, sehingga warga yang tergabung dalam WTT tetap menolak rencana pembangunan bandara," katanya.
(KR-STR/M008)

Pewarta: Sutarmi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013