BPBD Jatim data 241 fasum rusak terdampak gempa Bawean

Tim Psikososial Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim dan Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dan mendata sebanyak 241 fasilitas umum rusak terdampak gempa Bawean meliputi, masjid, musala, sekolah, kantor, rumah dinas, pondok pesantren, puskesmas, pasar dan tempat pemandian umum.

Koordinator Tim RR Analis Kebijakan Ahli Muda BPBD Jatim Wahyu Trisnadi dalam keterangannya di Surabaya, Senin mengatakan jumlah itu, tersebar di Kecamatan Sangkapura sebanyak 147 unit dan di Kecamatan Tambak sebanyak 94 unit.

Baca juga: Bamsoet sampaikan prihatin kepada warga Bawean masih diguncang gempa

"Tim berasal dari gabungan Tim BPBD, relawan FPRB Jatim dan relawan SRPB Jatim ini melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing," katanya.

 

Ia mengatakan, pihaknya melakukan assessment terhadap bangunan fasilitas umum yang rusak akibat terdampak gempa, baik di Kecamatan Sangkapura maupun di Kecamatan Tambak.

 

"Akibat kerusakan ini kegiatan belajar mengajar terganggu, kegiatan ibadah pun dilaksanakan di tempat terbuka," katanya.

 

Merespons temuan ini, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data kerusakan fasum ini dengan Tim Kabupaten Gresik, agar tidak ada duplikasi data kerusakan saat proses pemulihan nanti.

Baca juga: Dindik Jatim upayakan renovasi SMAN 1 Sangkapura Bawean

 

"Tetapi kita akan melakukan penghitungan kebutuhan dan menentukan prioritas penanganan terlebih dahulu, utamanya yang menggunakan anggaran APBD provinsi," ujarnya usai menerima kehadiran Tim Bawean, Senin.

 

Khusus terkait kegiatan psikososial, Kalaksa Gatot Soebroto menyampaikan terimakasih atas upaya para relawan menghibur dan mengurangi trauma anak-anak maupun orang tua akibat bencana.

 

"Hingga kini, masih banyak warga yang memilih tidur di luar rumah, akibat trauma dengan gempa yang masih terus terjadi," ujarnya.

Baca juga: Kasal salurkan bantuan ke masyarakat terdampak gempa Bawean dan Tuban