"Sebetulnya pro-kontra dari satu policy itu pasti ada, termasuk salah satunya adalah perubahan kedudukan ekstrakurikuler Pramuka dari wajib menjadi sukarela. Saya tidak mempersoalkan apakah itu wajib atau sukarela," kataDekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMP itu di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu.
Dalam hal ini, kata dia, perubahan tersebut diatur melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 sebagai pengganti Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 yang menjadikan pramuka ekstrakurikuler wajib.
Kendati demikian dia melihat bahwa kegiatan pramuka juga harus dievaluasi terkait dampaknya pada pembentukan karakter.
Baca juga: Komisi X DPR nilai gerakan pramuka penting untuk bentuk karakter anak
Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah juga perlu memerhatikan apakah perubahan kedudukan dari wajib menjadi sukarela sudah melalui kajian yang holistik, jangan sampai parsial karena kepentingan perubahan kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka.
Menurutnya, materi pembentukan karakter ada juga dalam kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
"Jadi sebetulnya pemerintah tidak kemudian pramuka itu ditiadakan, enggak juga 'kan, hanya perubahan kedudukan saja dari wajib menjadi sukarela. Kalau dulu wajib, berarti ada alat ukur, evaluasi, dan semuanya dikaitkan nanti dengan intrakurikuler," katanya.
Sementara sekarang, kata dia, ekstrakurikuler pramuka menjadi pilihan, sehingga tidak menjadi persoalan jika siswa memilih atau tidak memilihnya. Di Muhammadiyah pun, lanjutnya, ada kegiatan kepanduan berupa Hizbul Wathan (HW) yang mendukung pembentukan karakter.
Baca juga: Wapres dukung pramuka jadi ekstrakurikuler pilihan
Menurut dia, evaluasi tersebut perlu dilakukan terhadap poin-poin atau kegiatan yang dianggap belum optimal atau kurang maksimal.
Ia menyarankan pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek harus duduk bersama dengan pegiat pramuka, khususnya Kwarnas Gerakan Pramuka, untuk membahas polemik ekstrakurikuler tersebut guna memberikan pemahaman yang jelas bagi para pegiat pramuka.
Elly meyakini pro-kontra terkait dengan perubahan kedudukan ekstrakurikuler pramuka tersebut akan berkepanjangan jika pemerintah dan pegiat pramuka tidak segera bertemu.
Baca juga: Pengamat: Organisasi kepramukaan perlu direvitalisasi
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
