"Dari 12 laporan yang disampaikan ke Pos Pengaduan THR itu tercatat sebanyak tujuh laporan bersifat konsultasi dan 5 laporan lagi masuk dalam pengaduan," kata Kepala Disnakertrans Riau, Boby Rachmat di Pekanbaru, Rabu.
Ia mengatakan, alamat perusahaan yang dilaporkan berada di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kuantan Singingi.
Sedangkan dari 12 laporan yang masuk ada yang hanya konsultasi dan ada yang pengaduan terkait THR mereka yang lambat dibayar oleh perusahaan terkait.
"Para pelapor banyak memilih berkonsultasi karena merasa takut berdampak kepada perusahaan ataupun dirinya sendiri, ada yang takut dipecat atau sejenis makanya mereka hanya konsultasi," katanya.
Menurut Bobby setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi laporan dan aduan tersebut ke pihak perusahaan.
"Kita minta sebelum batas akhir pembayaran THR maka seluruh hak karyawan sudah harus dibayarkan," kata Boby.
Sesuai Surat Edaran Pj Gubernur Riau Nomor 500.15.12.3/Disnaker/997 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur untuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau harus membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Pembayaran THR bagi karyawan tersebut sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Nomor M/2/HK.04/111/2024, memuat pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.
Berdasarkan SE Menaker itu, kata Boby, pembayaran batas akhir THR dapat dilakukan pada H-7 sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah dan harus dibayar penuh oleh pengusaha serta pemberiannya tidak dapat diberikan secara berjangka atau dicicil.
Baca juga: DKI ungkap alasan banyaknya aduan karyawan belum dapat THR
Karena itu kita meminta seluruh perusahaan di Riau agar dapat menaati arahan Menaker, dan Disnaker Riau sudah mensosialisasikan dan menyampaikan informasi ini ke kabupaten kota.
Boby menyampaikan pihaknya melakukan pemantauan setiap hari dalam rangkaian proses pembinaan dan pengawasan tenaga kerja sedangkan untuk pengaduan THR bisa memanfaatkan keberadaan posko pengaduan tersebut.
THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan di kali 1 bulan upah.
Terkait pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, Ida menyampaikan bahwa bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 12 bulan atau lebih maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut.
Sedangkan untuk pekerja/buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, maka perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Baca juga: Pemprov Aceh terima enam pengaduan perusahaan tak bayar THR
Baca juga: Disnakertrans sebut tujuh perusahaan di Bengkulu tak bayar THR
Pewarta: Frislidia
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
