Bawaslu Banjarmasin bubarkan PPK untuk Pemilu 2024

"Hari ini secara resmi kita sampaikan kesemua PPK bahwa ini kegiatan terakhir secara resmi dan pembubaran meski resminya pada 15 April 2024 nanti,"

Banjarmasin (ANTARA) -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan membubarkan petugas pengawas kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif.

Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin Muhammad Fachrizannor di Banjarmasin, Minggu, menyampaikan, bahwa tugas PPK untuk Pilpres dan Pileg 2024 berakhir pada 15 April 2024.

Menurut dia, Bawaslu Kota Banjarmasin pada hari ini melangsungkan kegiatan fasilitas sentral Gakkumdu tahapan pemungutan dan perhitungan yang berlangsung dari 7-8 April 2024, sekaligus kegiatan terakhir dengan para PPK.

"Hari ini secara resmi kita sampaikan kesemua PPK bahwa ini kegiatan terakhir secara resmi dan pembubaran meski resminya pada 15 April 2024 nanti," paparnya.

Dia pun menyampaikan, untuk Pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Bawaslu Kota Banjarmasin kembali akan melaksanakan perekrutan PPK untuk lima kecamatan.

"Kita tunggu petunjuk teknis dari Bawaslu pusat untuk seleksi perekrutan PPK untuk Pilkada serentak 2024," terang Fachrizannor.

Menurut dia, untuk perekrutan PPK pada Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024 akan diumumkan ke publik.

"Jadi siapa yang berminat nantinya silahkan mendaftar untuk mengikuti seleksi," tuturnya.

Fachrizannor menyampaikan, bahwa Pemilu Pilpres dan Pileg 2024 di Kota Banjarmasin berjalan cukup lancar dan tidak banyak temuan atau laporan pelanggaran.

"Yang kami sampaikan tangani selama proses Pilpres dan Pileg 2024 hanya sekitar tiga kasus, dua sudah selesai secara administrasi dan satunya memang tidak memenuhi administrasi, jadi kita kira sudah usai," ucapnya.

Terkait nantinya ada sengketa pada Pilpres dan Pileg 2024 hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu Kota Banjarmasin, tegasnya, siap jika dibutuhkan keterangannya.

"Kami selalu siap beri keterangan jika ada sengketa Pemilu 2024 di kota ini hingga ke MK," ujarnya.