Yoos saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Kompleks Satuan Koarmada I Pondok Dayung, Jakarta, Kamis, mengatakan kajian itu nanti diserahkan kepada Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata untuk kemudian diteruskan kepada pimpinan Markas Besar TNI Angkatan Laut.
“Kami akan membuat suatu kajian akademis yang akan kami sarankan kepada Bapak Panglima Armada RI dan ke Mabes TNI AL untuk kapal tersebut ditempatkan di Armada I. Namun, keputusannya tetap dari Mabes AL akan ditempatkan di Armada I, Armada II, atau Armada III,” kata Yoos menjawab pertanyaan ANTARA.
Baca juga: Kemhan umumkan pembelian dua kapal patroli lepas pantai buatan Italia
Dia menjelaskan Komando Armada I yang membawahi perairan di wilayah barat RI, termasuk di Selat Malaka dan Natuna Utara, membutuhkan kapal-kapal patroli yang berkemampuan tinggi sebagaimana OPV yang dibeli Indonesia dari Fincantieri.
“Kemarin kontrak untuk FREMM Class dari Italia memang di Koarmada I, kami membutuhkan kapal OPV sejenis itu karena dari konsentrasi geografi dan luas wilayah yang jadi tanggung jawab Koarmada I, terlebih Lautan Natuna Utara, kemudian ancaman juga di utara, pengungsi Rohingya dan banyak kegiatan ilegal di Selat Malaka,” kata Pangkoarmada I.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI di Jakarta, Rabu, mengumumkan Pemerintah RI resmi membeli dua kapal patroli lepas pantai (OPV) buatan galangan kapal Italia Fincantieri.
Dua kapal patroli itu, yang dapat ditingkatkan fungsinya menjadi fregat (FREMM), dijadwalkan tiba di Indonesia masing-masing pada Oktober 2024 dan April 2025.
Baca juga: Kasal: PPA Fincantieri bakal jadi fregat terpanjang AL jika dibeli RI
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan pengadaan dua kapal itu, yang kontrak pembeliannya diteken pada 28 Maret 2024, merupakan bagian dari modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut untuk memperkuat kemampuan mereka menjaga kedaulatan RI di perbatasan-perbatasan laut.
“Pengadaan kapal ini juga diiringi dengan paket offset (alih teknologi) yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek seperti konsultasi pengembangan galangan kapal, strategi bisnis jangka panjang, peningkatan fisik galangan kapal, penyampaian materi didaktik, serta kursus pelatihan di Italia selama enam bulan,” kata Edwin sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kemenhan RI.
Dia mengatakan kerja sama alih teknologi itu juga mencakup pengelolaan aset modernisasi galangan kapal, pelatihan manajemen, pusat pelatihan simulator, pengembangan jalur pelatihan di Universitas Pertahanan, dan pembentukan tim ahli untuk pengembangan peluang secara langsung dan tidak langsung.
Baca juga: KSAL berharap pembelian kapal patroli lepas pantai segera terealisasi
Baca juga: TNI AL luncurkan dua kapal patroli buatan dalam negeri
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
