Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada sebuah panel bertajuk “Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All” di Washington D.C., Amerika Serikat.
“Bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki bonus demografi muda, seperti Nigeria, hal ini merupakan investasi yang sangat penting pada tahap awal. Dan itulah sebabnya Indonesia menempatkan sumber daya yang cukup besar baik di bidang pendidikan maupun kesehatan,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dalam bidang kesehatan, Menkeu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki undang-undang yang mewajibkan penciptaan akses kesehatan meskipun dengan biaya yang tinggi, namun dengan tingkat pengembaliannya yang juga sangat tinggi. Termasuk dalam hal ini, dukungan bagi keluarga miskin untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.
Menurut Menkeu, Indonesia saat ini memiliki 95 persen penduduk yang mendaftar pada sistem asuransi kesehatan, yang merupakan pemain tunggal asuransi kesehatan terbesar di Indonesia. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah pada sisi permintaan, yang terkendala oleh jumlah pasokan.
Oleh karena itu, dia menyampaikan reformasi pada sisi penawaran, terutama dalam sektor kesehatan menjadi sangat penting. Indonesia sebagai negara yang besar, menghadapi ketimpangan dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayahnya dengan pemerintah daerah bertanggung jawab atas sektor kesehatan.
“Memberikan dukungan yang baik, kapasitas teknis, kompetensi, sumber daya manusia, tenaga medis, Saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat penting. Saat ini, Indonesia sedang meluncurkan reformasi kesehatan yang komprehensif, yang didukung oleh banyak Multilateral Development Banks (MDB),” ujar dia.
Baca juga: Jokowi tegaskan komitmen bangun negara makmur dengan ekonomi inklusif
Untuk mendukung itu, dikatakan Menkeu, Indonesia telah mengesahkan undang-undang reformasi yang sangat penting bagi sistem kesehatan Indonesia. Hal ini mencakup perombakan total dalam hal pendidikan dokter, pengelolaan rumah sakit pemerintah daerah, layanan kesehatan dasar, serta integrasi dengan sistem asuransi.
Dengan begitu, seluruh hal itu menjadi satu kesatuan reformasi penting, yang tidak hanya bersifat kuratif namun juga preventif. “Jadi, ini terintegrasi dari gaya hidup hingga deteksi dini penyakit, hingga seluruh layanan dari rumah sakit sungai primer sekunder,” tambahnya.
Terakhir, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa kepemilikan yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan visi kesehatan komprehensif merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari sumber pendanaan, khususnya MDB ini.
Dengan penggabungan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan internasional seperti World Bank, Islamic Development Bank, dan Asean Development Bank, diharapkan dapat mencapai sistem pengadaan yang lebih sederhana dan cepat.
“Hal ini akan memberikan hasil yang lebih baik dan juga mendukung reformasi dengan cara yang kredibel. Karena undang-undang sudah disahkan, diskusi dengan banyak pemangku kepentingan sudah dilakukan, sehingga kami akan mendukungnya dengan pendanaan,” tutur Menkeu.
Baca juga: Kemendag: Pertemuan CTI APEC 2024 dorong pertumbuhan ekonomi inklusif
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
