"Kita akan memanggil semua direksi ketiga perusahaan itu," kata Dahlan, usai Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Gedung Pusdiklat PT PLN, Jakarta, Kamis.
Menurut Dahlan, pemanggilan tersebut bagian dari upaya dari Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi perusahaan.
"Saya panggil, terus selanjutnya mendengarkan satu per satu paparan dari masing-masing direksi. Tidak akan ada yang emosional, semuanya bicara sesuai porsi masing-masing," kata Dahlan.
Diketahui Pemerintah akan menerapkan skema pemakaian bersama (open access) infrastruktur pipa yang dimilikinya PGN sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009.
Terkait dengan open acces tersebut, muncul wacana merger atau akuisisi antar perusahaan.
Baik PGN dan Pertamina, dalam beberapa pemberitaan belakangan ini saling mengklaim, dan beropini bahwa paling siap menjadi perusahaan yang akan mengakuisisi.
Bahkan "perang" opini tersebut disinyalir menjadi penyebab turunnya harga saham PGN di Bursa Efek Indonesia.
"Saya sih tidak percaya saham PGN turun karena isu akuisisi tersebut. Tapi ya memang perlu turun tangan," ujar Dahlan.
Dahlan sebelumnya menuturkan, pada prinsipnya open acess itu baik untuk negara, mungkin sedikit kurang baik bagi PGN.
Dalam menerapkan open access pemerintah harus berpihak kepada kedua-duanya, tetapi tetap juga harus membela negara.
"Tidak memaksa, tapi bagaimana mengkombinasikannya, jadi tidak ada yang dirugikan," ujar Dahlan.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
