Realisasi Pendapatan Negara di Kepri naik dari Rp2,3 triliun per 31 Maret 2023, menjadi Rp2,8 triliun per 31 Maret 2024Tanjungpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat Pendapatan Negara selama triwulan I 2024 tumbuh positif sebesar 20,15 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.
"Realisasi Pendapatan Negara di Kepri naik dari Rp2,3 triliun per 31 Maret 2023, menjadi Rp2,8 triliun per 31 Maret 2024," kata Kepala Kanwil DJPb Kepri Indra Soeparjanto dalam konferensi pers APBN KiTa Regional Kepri di Kantor DJPb Kepri Pulau Dompak KotaTanjungpinang, Selasa.
Indra menjelaskan peningkatan Pendapatan Negara triwulan I 2024 didorong oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi, yaitu tumbuh 145,62 persen, dari Rp256 miliar per 31 Maret 2023 menjadi Rp629 miliar per 31 Maret 2024.
Menurutnya, penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar Rp2,2 triliun atau sebesar 77,88 persen dari total Pendapatan Negara pada Maret 2024.
"Hasil penerimaan ini didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta transaksi domestik yang stabil dan berkelanjutan, khususnya pada kelompok lapangan usaha (KLU) industri pengolahan," ungkap Indra.
Sementara realisasi PNBP di Kepri didominasi oleh pendapatan empat badan layanan umum (BLU) dan ditopang dengan adanya kenaikan yang signifikan pada PNBP lainnya. Hal ini disebabkan adanya aktivitas penerimaan dari bea lelang dan piutang negara yang dikelola oleh KPKNL Batam.
Baca juga: Menhub: Pengalihan FIR Kepri-Natuna berdampak positif bagi Indonesia
Selanjutnya untuk penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar di Kepri mengalami kontraksi pada Maret 2024 dampak dari adanya penurunan harga komoditas dan kebijakan tarif di tengah aktivitas ekonomi.
"Namun, untuk penerimaan Cukai justru mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya permohonan pemesanan pita cukai (CK-1) hasil tembakau jenis REL pada bulan Maret 2024," ujar Indra.
Sementara dari sisi Belanja Negara, lanjut Indra, total belanja di Kepri telah terealisasi sebesar Rp3,4 triliun atau 19,68 persen dari total pagu atau tumbuh sebesar 22,8 persen.
Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp1,9 triliun atau 24,29 persen dari pagu anggaran atau tumbuh 6,49 persen.
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp1,5 triliun atau 15,79 persen dari total pagu. Pertumbuhan belanja disebabkan oleh realisasi belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai yang lebih tinggi dibanding tahun 2023.
"Dari sisi nominal realisasi, belanja kementerian/lembaga didominasi belanja pegawai dan dari sisi pertumbuhan belanja kementerian/lembaga dipengaruhi oleh belanja modal dan bansos yang sejalan dengan perayaan Idul Fitri di bulan Maret 2024," paparnya.
Lebih lanjut Indra Soeparjanto menyampaikan lonjakan belanja pemerintah pusat yang besar pada tahun 2024, antara lain dipengaruhi belanja dalam rangka tahapan Pemilu 2024 pada satuan kerja KPU dan Bawaslu yang tumbuh hingga 11x lipat dibanding tahun sebelumnya.
Ia mengutarakan peningkatan belanja APBN berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperkuat stimulus aktivitas ekonomi lokal. Salah satunya dengan belanja pegawai yang pada bulan Maret 2024 terealisasikan sebesar Rp573,67 miliar.
Realisasi transfer ke daerah (TKD) sampai Maret 2024 tercatat sebesar Rp1,9 triliun atau mengalami peningkatan 6,49 persen. Berikutnya realisasi TKD tertinggi secara nominal ada pada Pemprov Kepri sebesar Rp470 miliar dan tertinggi secara persentase pada Kota Tanjungpinang sebesar Rp194 miliar atau 28,08 persen dari pagu.
Sedangkan pemda dengan persentase realisasi terendah, pada Kabupaten Lingga 20,45 persen dari pagu dan Kabupaten Anambas 21,45 persen dari pagu.
"Kinerja APBN Kepri yang positif menjadi modal kita dalam menjalani tahun 2024. Untuk itu, kesehatan dan kredibilitas juga akan terus bersama kita jaga dan dikelola dengan penuh kehati-hatian agar terus mampu melindungi kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian Kepri yang terjaga dari berbagai guncangan," demikian Indra.
Baca juga: Pemprov Kepri sudah cairkan THR ASN senilai Rp60 miliar
Baca juga: 186.679 wajib pajak di Kepri sampaikan SPT Tahunan PPh
Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
