Bappenas juga merekomendasikan penerapan jalan berbayar dan peningkatan nilai pajak kepemilikan kendaraan pribadiJakarta (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merekomendasikan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) dan transportasi berbasis rel (kereta) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi di Jakarta.
"Beserta tata kelola di dalamnya termasuk kerja sama antarwilayah," kata Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Trisacti Wahyuni dalam Musrenbang RKPD tahun 2025 tingkat provinsi dan RPJPD tahun 2025-2045, yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Kemacetan lalu lintas, imbuh Trisacti menjadi salah satu isu strategis di Jakarta. Merujuk data TomTom Traffic Index Ranking 2023, DKI Jakarta menempati urutan ke-30 dari 387 kota yang diukur dari 55 negara di enam benua. Tahun sebelumnya, Jakarta tercatat sebagai kota termacet urutan ke-29.
Oleh karena itu, guna mengatasi masalah ini, selain peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi umum berbasis rel serta BRT, Bappenas juga merekomendasikan penerapan jalan berbayar dan peningkatan nilai pajak kepemilikan kendaraan pribadi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Rekomendasi lainnya yakni pengembangan pusat kegiatan dan permukiman yang terintegrasi melalui pembangunan berbasis transit atau transit oriented development (TOD).
Menurut Trisacti, rekomendasi ini juga dapat diterapkan dalam mengatasi isu strategis lainnya di Jakarta yakni terkait banyaknya klaster permukiman kumuh dan rendahnya kualitas infrastruktur permukiman perkotaan.
Data dari Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas menunjukkan terdapat sebanyak 10,7 ribu hektar luas area RW kumuh atau 16,4 persen area Jakarta dalam kondisi masih kumuh.
Kemudian, lebih lanjut tentang isu strategis lainnya, ini termasuk tingginya risiko bencana khususnya banjir, kebakaran dan penurunan muka tanah serta pencemaran udara.
Trisacti merujuk data dari Pantau Banjir Jakarta mengemukakan bahwa sekitar 2,7 ribu hektar area berpotensi terdampak rob. Lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 200-300 RW rata-rata terdampak banjir per tahun (2018-2022).
Dia terkait isu strategis di Jakarta juga menyebutkan tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat serta kurangnya daya tarik iklim investigasi dan bisnis bagi perusahaan internasional bila dibandingkan dengan kota-kota global di Asia Tenggara.
Baca juga: Presiden Jokowi dorong China bangun moda transportasi di IKN
Baca juga: Menhub: Pembangunan transportasi massal tekan kemacetan dan polusi
Baca juga: Menhub sebut Jepang mitra terbaik pembangunan transportasi massal
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
