"Banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam, sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya," kata Tito saat mendatangi kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut Tito, Jakarta sudah tidak memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya.
Hal tersebut membuat beberapa permasalahan di Jakarta saling berkesinambungan dengan kondisi di wilayah sekitar seperti banjir, penumpukan sampah hingga macet.
Karenanya, dia menilai butuh kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan itu dari hulu ke hilir.
Dia pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.
"Kita mengambil template di Papua, di Papua juga sama perlu ada harmonisasi antar kabupaten kota dan provinsi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan papua," kata dia.
Namun berbeda dengan Papua, Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.
"Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden," kata dia.
Baca juga: DPR dan pemerintah setujui Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk Presiden
Baca juga: Baleg: Ada usulan Sukabumi masuk kawasan aglomerasi
Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
