Kerja Bawaslu belum selesai
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Seribu mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai bagian dari persiapan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November  tahun ini.

"Laporan yang terjadi pada Pemilu 2024 menjadi perhatian serius agar Pilkada 2024 bisa berjalan lancar dan tidak terjadi pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu Rahadi Pramono di Jakarta, Rabu.

Dirinya berharap melalui kegiatan Rapat Fasilitas dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Evaluasi Pemilu Tahun 2024 yang melibatkan seluruh unsur pengawas pemilu di daerah setempat, dapat meningkatkan kewaspadaan pada Pilkada 2024.

Ia mengatakan, tidak ada penanganan pelanggaran pasca Pemilu 2024 di Kepulauan Seribu.

Namun saat tahapan Pemilu 2024, pihaknya menangani satu dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2024.

Baca juga: KPU DKI Jakarta buka pendaftaran PPK untuk Pilkada 2024

"Ada pelanggaran di Kepulauan Seribu di Pemilu 2024 tapi pidana pemilu yang tidak terbukti," katanya.

Sementara Anggota Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin mengatakan selama Pemilu 2024 penanganan pelanggaran di DKI Jakarta sangat landai.

Namun, setelah rekapitulasi di DKI Jakarta terdapat 37 laporan pelanggaran yang terdiri dari 33 pelanggaran tindak pidana dan empat kasus pelanggaran administrasi pemilu.

Ia mengatakan wilayah Kepulauan Seribu adalah wilayah yang dinyatakan tidak ada pelanggaran pasca pemilu, meski ada beberapa laporan yang sudah, ternyata ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh kepolisian.

"Kerja Bawaslu belum selesai, selanjutnya ada Pilkada 2024 yang perlu mendapat perhatian, ini perlu komitmen yang serius, sehingga tidak ada pelanggaran ke depannya," kata dia.

Baca juga: Legislator sarankan pilkada Jakarta digelar satu putaran

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024