kita akan tunggu kebijakan pemerintah baru mengenai hal itu
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintahan baru terkait program makan siang gratis mengingat hingga kini Bulog belum mendapat tugas terkait program tersebut. 

"Yang jelas Bulog belum dapat tugas apa pun terkait program makan siang gratis. Saya pikir memang sewajarnya karena ini masih masa transisi, kita akan tunggu kebijakan pemerintah baru mengenai hal itu," ujar Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Kamis.

Menurut Bayu, program makan siang gratis tersebut mengalihkan dari permintaan yang tadinya di rumah menjadi suatu yang terorganisasi.

"Karena contohnya di India makan siang gratis justru dilaksanakan masyarakat melalui komunitas. Ada negara yang menggunakan pendekatan memang oleh pemerintah setempat, tapi itu pun regional. Jadi kita belum tahu," katanya.

Perum Bulog sendiri memang belum mendapatkan tugas dan belum dilibatkan secara resmi terkait program makan siang gratis.

"Apakah memang akan Bulog atau tidak kita belum tahu, kita tunggu arahan dari pemerintahan yang baru," kata Bayu.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menyiapkan program-program unggulan pasangan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa program-program unggulan yang masuk dalam RKP-RAPBN 2025 itu dapat dieksekusi setelah pasangan capres-cawapres terpilih dilantik.

Sementara itu , Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memfasilitasi ruang fiskal dalam postur RAPBN 2025 yang memungkinkan program yang diusung Prabowo-Gibran, salah satunya makan siang gratis, dapat berjalan.

Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal pada 2025.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.

Baca juga: Perum Bulog siap pasok kebutuhan pangan di IKN
Baca juga: Hingga pertengahan April, stok beras capai 1,26 juta ton
Baca juga: Mentan berharap Bulog segera serap jagung hasil produksi petani

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024