Jakarta (ANTARA) - Organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk migrasi, IOM, dianugerahi Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI (HWPA) oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas bantuan dalam upaya pelindungan terhadap warga negara Indonesia.

IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima penghargaan ini dalam kategori "Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri."

Kepala Misi IOM di Indonesia Jeffrey Labovitz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, menegaskan kembali dedikasi teguh organisasi PBB itu untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya memerangi perdagangan orang.

"Komitmen kami adalah membekali para pekerja migran Indonesia dengan informasi yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang tepat terkait prospek pekerjaan mereka dan untuk memastikan migrasi yang aman, tertib dan teratur," ujar Labovitz.

Labovitz mengatakan pihaknya merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan tersebut dan menganggapnya sebagai pengakuan atas kerja sama yang erat dan berharga dengan Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Indonesia.

Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI yang diberikan pada Jumat (26/4) merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada individu dan institusi dari berbagai sektor yang dianggap berjasa dalam upaya pelindungan WNI.

Penghargaan ini juga diberikan kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah, media, masyarakat sipil, pelayanan publik di perwakilan RI, dan tokoh-tokoh inspiratif yang memberikan kontribusi luar biasa bagi pelindungan WNI di luar negeri.

Tema tahun ini berfokus pada “Pelindungan dari Hulu ke Hilir: Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Teknologi.”

Baca juga: Kemlu RI anugerahkan HWPA kepada 23 pegiat pelindungan WNI

Pada tahun ini, sebanyak 23 individu dan enam lembaga dianugerahi penghargaan dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta.

RPTC Bambu Apus, sebuah unit kerja nasional di bawah Kementerian Sosial, juga menerima penghargaan di bawah kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah Indonesia memperkirakan sekitar 3.428 orang Indonesia dipaksa bekerja dalam berbagai bentuk aktivitas kriminal daring di wilayah ASEAN, khususnya antara tahun 2020 hingga 2023.

Unit Anti Perdagangan Orang IOM telah memberikan berbagai bantuan khusus bagi para korban, yang terdiri dari pemulangan, reintegrasi ekonomi, konseling psikologis, dan pelatihan literasi keuangan bagi 71 orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan kerja paksa.

Selain itu, IOM Indonesia juga telah mendukung berbagai upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran, seperti melalui film pendek hasil kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Creative Goods Inc. yang berjudul Through the Screen.

Film pendek ini menggambarkan bagaimana seorang anak muda dapat menjadi korban perdagangan orang untuk dipekerjakan secara paksa melalui layanan panggilan penipuan di berbagai negara di Asia Tenggara.

Film ini telah ditonton lebih dari 22.000 kali secara daring dan kampanyenya telah mencapai lebih dari tiga juta penonton di berbagai platform media sosial.

Baca juga: Kemlu RI repatriasi 1.119 WNI dari zona darurat sepanjang 2023

Baca juga: Menlu RI: Asia Tenggara tak boleh jadi 'tempat aman' bagi pelaku TPPO

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024