"Proses tahapan Pilkada dari penyusunan daftar pemilih hingga penghitungan suara perlu dilakukan dengan manajemen yang baik. Untuk itu, perlu dilakukan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Pilkada 2024," kata Arfianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), manajemen risiko didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kesadaran situasional terhadap risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilihan umum, dan untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu.
"Manajemen risiko biasanya merujuk pada proses-proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi," jelasnya.
Ia menyebut risiko-risiko yang dapat diidentifikasi adalah seperti persoalan penyusunan kerangka hukum, sosialisasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah, proses pencocokan dan penelitian (coklit), hingga penetapan daftar pemilih.
"Risiko-risiko ini jika tidak diantisipasi sejak awal, dan tidak dapat diatasi di kemudian hari, akan mengakibatkan kebingungan di pelaksanaan pemungutan suara hingga adanya potensi hilangnya hak suara pemilih," ujarnya.
Baca juga: KPU RI pastikan rekapitulasi DPT tak bedakan suku dan agama
Baca juga: KPU gelar rakor rekapitulasi pemutakhiran data pemilih
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa penyelenggara Pilkada dan pemangku kebijakan terkait perlu menyiapkan manajemen risiko yang baik.
"Pertama, KPU, Bawaslu dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) memastikan agar memiliki kesepahaman bersama tentang bahan utama data pemilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih," katanya.
Kedua, lanjut dia, Bawaslu bersama kelompok masyarakat sipil, khususnya pemantau pemilu, melakukan pengawasan tahap penyusunan hingga penetapan daftar pemilih.
"Ketiga, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri mendorong partisipasi masyarakat, khususnya yang telah masuk kriteria pemilih, untuk mengurus dokumen kependudukan agar tidak kehilangan hak pilihnya," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya terus mempersiapkan Pilkada serentak 2024. Salah satu tahapan yang akan dijalankan oleh KPU RI, kata dia, adalah mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
"Pada 2 Mei kami juga rencananya mendapatkan DP4 dari Kemendagri untuk data pemilih yang dibuat untuk Pilkada," kata Afifuddin di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jakarta, Jumat (26/4).
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
